EmitenNews.com - Penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer sangat bergantung pada pembebasan lahan, yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko mengatakan pengerjaan normalisasi tersebut ditargetkan selesai pada 2024. Pemprov DKI ungkap pembebasan lahannya maupun fisiknya dananya dari Kementerian PUPR. 

 

"Target penyelesaian untuk 17 kilometer itu, kami sangat tergantung Pemerintah Provinsi DKI membebaskan lahan, di mana nanti akan ada kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Pemprov DKI, termasuk kami," kata Jarot Widyoko di sela kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau normalisasi Ciliwung, Jakarta, seperti disiarkan dalam tayangan wawancara di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (21/2/2023).

 

Menurut Jarot Widyoko, proyek normalisasi sepanjang 17 kilometer tersebut ditargetkan selesai pada 2024. Karena itu, setiap dilakukan pembebasan lahan pada setiap ruas, Kementerian PUPR akan langsung menggarap normalisasinya.

 

"Kami sangat tergantung dari mana daerah yang sering terkena, mana yang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI kami segera masuk," ujar Jarot Widyoko. 

 

Sementara itu Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada mengungkap bahwa anggaran dana pembebasan lahan sodetan kali Ciliwung berasal dari Pemerintah Pusat, tepatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

 

"Sodetan itu, baik pembebasan lahannya maupun fisiknya, oleh Kementerian PUPR," ungkap Yusmada saat mengikuti rapat beragendakan anggaran pembebasan tanah tahun 2023 yang digelar Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu (1/2/2023).

 

Karena itu, Yusmada menegaskan bahwa Pemprov DKI memang tak mengalokasikan anggaran untuk program sodetan Kali Ciliwung.

 

Menurut Yusmada, Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan dana dalam proses pra-perencanaan pembangunan sodetan, yakni penentuan lokasi (penlok). Penlok dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian PUPR.

 

Usai menyesuaikan dengan arahan Kementerian PUPR, gubernur DKI Jakarta lalu menandatangani penlok sodetan Kali Ciliwung. Yusmada mengatakan, untuk itu, Gubernur (DKI Jakarta membentuk panitia persiapan pengadaan lahan. “Ujungnya adalah penlok. Penloknya itulah yang ditandatandani oleh gubernur."