EmitenNews.com -Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) meluncurkan nama baru BPR yang berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan nama ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang disahkan pada 12 Januari 2023. Dalam UU tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

 

Peluncuran nama baru BPR dilakukan bersamaan dengan perhelatan ‘Fun Walk’ di Lapangan Parkir Timur Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, pada Minggu, 28 Mei 2023. Kegiatan Fun Walk ini dilakukan secara serentak DPD Perbarindo seluruh Indonesia secara bersamaan dengan total peserta sekitar 80.000 orang.

 

Ricardo Simatupang, Ketua DPD Perbarindo DKI Jakarta dan Ketua Panitia Pelaksana Fun Walk 2023, menyebut acara yang dilaksanakan oleh perbarindo ini semua pendanaannya adalah kerjasama antar BPR baik yang kecil maupun yang besar. Kita juga kerjasama dengan bank umum ada BCA ada, bank DKI, bank CIMB Niaga,LPS, jadi dibantu banyak pihak.

 

Jadi anggota kami 180 BPR BPRS dan yang jadi panitia ga semua, tentu beberapa yang aktif terutama yg jadi pengurus DPD dan komisariat, kalau DPD kan tingkat provinsi kalau komisariat tingkat kota. Yang disampaikan oleh ketua kami itu sangat penting bagaimana kita naik kelas, yang disampaikan juga oleh. Harapannya kita naik kelas dengan adanya perubahan nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang kita harapkan ada naik kelas, karena ruang lingkup usaha BPR itu bertambah ya, lalu lintas bergerak secara tak langsung  bisa transfer, bisa pake teknologi dalam pelaksanaannya, bisa IPO, bisa penyertaan di lembaga keuangan mikro, jadi semakin luas. 

 

Nah mudah-mudahan dengan seperti tadi disampaikan baik OJK yang utama, kita sebagai insan semakin aware kita tidak di industri yang salah. Jadi mereka aware tempat mereka bekerja bisa besar kok. Sejatinya BPR bisa seperti itu, kan ada yang sampai Rp10 triliun tapi juga masih ada yang sebesar Rp10 miliar asetnya. Sebenarnya boleh besar, tidak ada yang melarang.

 

BPR biasanya Identik ke Pedesaan dan Kecamatan. Kita sekarang BPR mau ke kota pak. Artinya segmen GBK ini , pasar menengah ke atas baik dari pendidikan, dan sosial latar belakang. Sehingga BPR bisa merangkul baik pihak ketiga hingga pelepasan kredit ke arah menengah ke atas.

 

“Ya memang kalau kita mau digital kita harus berhati-hati betul. Karena begitu dihack  habis betul tidak bisa dibuka. Jadi kalau run digital ya mesti kuat . Nah apa upayanya, jadi upayanya kami BPR saling bersinergi tidak bersaing satu sama lain. Karena sekarang pada dasarnya untuk memanfaatkan teknologi itu kita tidak harus bikin, kita bisa sewa. Ya artinya core banking pun bisa kita sewa. Nah kalau kita gabungan kita bisa bikin yang terbaik,” ujar Ricardo.

 

Dia memberikan perumpamaan, bayangin ada 1000 BPR urunan Rp10 juta ada berapa itu dapetnya. Kali lah kita ada 1600 kali Rp10 juta bikin aplikasi apa yang bisa dibikin itukan lebih besar. Jadi kalau di asosiasi itu kami selalu bilang ayo kita bersatu  jangan sendiri-sendiri. Jadi kalau mau besar ya kita bersatu karena kita masing-masing terbatas

 

Pasca UU P2SK ini BPR jadi semakin bersinergi dan satu platform biar gabungan. Nah itulah yang sekarang dikembangkan di BPR. Kita menyadari nasabah kita kecil maka dari itu  dari sisi positif kalau disatukan akan besar, ada room untuk disatukan.