Percepat Sistem Keuangan Digital, Presiden Minta Pejabat Gunakan KKP Untuk Belanja
Presiden Joko Widodo pada acara Festival Keuangan Ekonomi Digital, Senin (8/5/2023). dok. Kementerian PAN RB
EmitenNews.com - Para pejabat diminta menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) untuk berbelanja produk-produk dalam negeri. Seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) diminta Presiden Joko Widodo menggunakan KKP, agar menjadi salah satu pendukung percepatan sistem keuangan digital yang inklusif.
"Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah, serta mendukung perluasan Qris antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya secara virtual pada acara Festival Keuangan Ekonomi Digital, Senin (8/5/2023).
Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi. Dalam kaitannya dengan perekonomian, pemerintah mendorong inovasi penyediaan sistem pembayaran berbasis digital dan perlindungan masyarakat. Karena itu, menurut Jokowi, inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan.
Penggunaan KKP menurut Jokowi, perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah. "Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah."
Presiden Jokowi menilai pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti Qris antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan. Penguatan itu menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini.
"Saya harap Qris antarnegara dan KKP dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas ke akses internasional," jelas Jokowi.
Satu hal, meski inovasi digital terus didorong, Presiden meminta tetap dilakukan secara hati-hati. Pengembangan inovasi keuangan digital harus melihat antisipasi risiko, keamanan konsumen dan perlindungan konsumen. Mitigasi risiko harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya. ***
Related News
Indonesia, Tantangan Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Pemerintah
Dari CEO Forum Inggris, Presiden Raih Komitmen Investasi USD8,5 Miliar
Menteri LH Ungkap Indonesia Mulai Perdagangan Karbon Awal 2025
Polda Dalami Kasus Kabag Ops Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan
Ini Peran PTPP Dalam Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Jelang Nataru
Keren Ini! Rencana Menaker, Gelar Bursa Kerja Setiap Pekan