EmitenNews.com - Para pejabat diminta menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) untuk berbelanja produk-produk dalam negeri. Seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) diminta Presiden Joko Widodo menggunakan KKP, agar menjadi salah satu pendukung percepatan sistem keuangan digital yang inklusif. 

 

"Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah, serta mendukung perluasan Qris antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya  secara virtual pada acara Festival Keuangan Ekonomi Digital, Senin (8/5/2023). 

 

Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi. Dalam kaitannya dengan perekonomian, pemerintah mendorong inovasi penyediaan sistem pembayaran berbasis digital dan perlindungan masyarakat. Karena itu, menurut Jokowi, inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan. 

 

Penggunaan KKP menurut Jokowi, perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah. "Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah."

 

Presiden Jokowi menilai pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti Qris antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan. Penguatan itu menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini.