EmitenNews.com - Indonesia terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif sejak peluncuran Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 lalu. SDGs sendiri berisi 17 Goals dan terbagi dalam empat pilar yang memuat tujuan dan sasaran global untuk mengakhiri kemiskinan, menghapuskan kesenjangan, dan melindungi lingkungan.


“Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian SDGs, yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019. Sebanyak 76% indikator SDGs di Indonesia telah tercapai,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara daring pada the 8th International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga dengan tema “Transformasi Menuju Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030: Pendekatan Multidisipliner”, Rabu (11/09).


Dalam rangka mengakselerasi pencapaian SDGs, Pemerintah terus berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui tiga mesin ekonomi.


Pertama, melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM.


Kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi.


Ketiga, dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui PKH dan Kartu Sembako, makanan bergizi gratis, SD Inpres, KUR, hingga program cash for work.


Lebih Lanjut, dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk salah satunya bantuan langsung tunai. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli setiap kelas pendapatan, termasuk juga kelas menengah. Kemudian, Pemerintah juga terus memperkuat UMKM dan meningkatkan kewirausahaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).


Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan, melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.


Melalui kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Airlangga yang telah membuktikan peran pentingnya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan berharap agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan pemikiran dan masukan yang positif guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.


Capaian-capaian yang baik ini perlu terus ditingkatkan. Untuk itu ia menekankan dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Salah satunya berupa SDG Bond untuk pembiayaan proyek-proyek strategis yang meningkatkan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi.


"Saya optimis Indonesia dapat mencapai target SDGs 2030 dengan dukungan sinergi berbagai pihak, termasuk Universitas Airlangga,” pungkas Menko Airlangga.(*)