Perpajakan dan Hukum yang Ribet Paling Dikeluhkan Pebisnis Jepang
Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif
EmitenNews.com - Perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia memandang ada sejumlah faktor sebagai keuntungan berbisnis di Indonesia. Di antaranya ukuran pasar serta potensi pertumbuhan, biaya upah yang rendah, kemudahan rekrutmen staf lokal, kluster industri lokal yang dibentuk oleh perusahaan klien, serta stabilitas politik dan sosial.
Namun di lain pihak ada beberapa hal yang masih dianggap sebagai faktor risiko teratas. "Antara lain meningkatnya labor cost, manajemen kebijakan dari pemerintah daerah yang kurang jelas, prosedur perpajakan yang menghabiskan waktu, sistem operasi hukum yang belum berkembang dan kurang jelas, serta prosedur administratif yang juga memakan waktu,” ungkap Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Senin (18/3).
Transformasi menuju Industri 4.0 juga tak luput dari fokus perusahaan Jepang di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Kondisi Bisnis Perusahaan-Perusahaan Jepang tahun 2023 yang dilakukan Japan External Trade Organization (JETRO), sekitar 30% perusahaan menyatakan telah mengimplementasikan automasi di lini produksi, dan 70% dari perusahaan yang disurvei tertarik untuk melakukannya.
Delapan puluh persen perusahaan menyatakan advancement of production lines and technologies dan peningkatan upah pekerja menjadi latar belakang melakukan automasi di Indonesia.
Sementara itu, lebih dari 70% perusahaan menyatakan telah mengimplementasikan atau mempertimbangkan inisiatif dekarbonisasi. Sebanyak 44,3% perusahaan menyatakan telah melakukan upaya dekarbonisasi, seperti pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Jumlah ini meningkat 8,6 persen dari survei tahun sebelumnya.
Febri menambahkan, optimisme perusahaan yang beroperasi di Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi nasional saat ini masih cukup tangguh. Penguatan ekonomi sejalan dengan kinerja positif dari industri manufaktur yang menjadi kontributor paling besar terhadap PDB nasional.
“Kondisi inipun dirasakan oleh para pelaku industri yang beraktivitas di Indonesia. Kemenperin terus mendukung perusahaan manufaktur untuk mengembangkan bisnisnya dengan mengusahakan kebijakan-kebijakan yang strategis,” jelasnya.
Survei Kondisi Bisnis Perusahaan-Perusahaan Jepang bertujuan untuk memahami aktivitas bisnis terkini dari perusahaan terafiliasi dengan Jepang yang beroperasi di Asia dan Oceania.
President Director JETRO Jakarta, Takahashi Masakazu menyampaikan, terdapat beberapa aktivitas yang dijalankan oleh JETRO untuk mendukung bisnis perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggelar seminar terkait sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bersama PT. Sucofindo.
“Fokus dari kegiatan utama ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai konsep penghitungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) kepada perusahaan agar dapat meningkatkan nilai TKDN produknya,” jelas Takahashi.(*)
Related News
Potensi Aset Rp990 Triliun, Asbanda Siap Dukung Pembiayaan PSN
Ajak Investor Inggris Investasi di EBT, Menteri Rosan Buka Peluangnya
PKPU Pan Brothers (PBRX) Soal Utang Rp6,25T Diperpanjang 14 Hari
Maya Watono Kini Pimpin InJourney, Ini Profilnya
Pascapemilu, Investor Global Kembali Pindahkan Portofolionya ke AS
Belum Berhenti, Harga Emas Antam Naik Lagi Rp12.000 per Gram