Persepsi Tarif Mahal Jadi Tantangan Konektivitas Pembayaran Lintas Negara
EmitenNews.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyampaikan tiga hal seputar pembayaran lintas negara. Pertama, ekonomi digital dan ekosistem keuangan Indonesia maupun ASEAN menunjukkan tren positif dengan prospek ekonomi yang optimis. Hal ini disambut baik melalui inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC).
"Kedua, pembangunan konektivitas lintas negara di masa depan memiliki tantangan dan risiko, antara lain persepsi tarif mahal dan proses yang lama, tidak inklusif, dan kurang transparan. Sementara itu, pembayaran lintas negara menghadapi variasi regulasi, mode bisnis, proses, spesifikasi pembayaran di setiap negara," paparnya pada hari kedua gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023.
Ketiga, untuk mengatasi tantangan dan risiko pada poin kedua tersebut, Pemerintah, otoritas terkait, dan pelaku industri pembayaran harus bersinergi.
"Otoritas harus berkomitmen mendukung strategi dan inisiatif keterkaitan ekonomi lintas negara. Di samping itu, pelaku industri harus siap menangkap peluang dan menciptakan inovasi baik pada produk dan layanan Cross-Border maupun arsitektur sistem pembayaran," jelas Filianingsih.
Volume transaksi lintas negara diperkirakan akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Selama beberapa tahun terakhir, nilai pembayaran lintas negara di seluruh dunia meningkat dari USD 127,8 triliun pada tahun 2018 menjadi USD 156 triliun pada tahun 2022.
Dengan ekonomi global yang lebih mudah dan tanpa batas, mendesak pembayaran lintas negara untuk lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja. Berangkat dari perkembangan itu, Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) RPC oleh lima bank sentral dari negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina/ASEAN-5) di 2022 lalu menandai keseriusan negara ASEAN terhadap pembayaran lintas negara ini.
Konektivitas pembayaran lintas negara (cross-border) di kawasan termasuk dalam inisiatif jalur ekonomi & keuangan dalam Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023 yaitu “ASEAN-led Cross-Border Payment Connectivity, from ASEAN to Global". Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan konektivitas pembayaran melalui kawasan, serta mendorong pemulihan ekonomi, sejalan dengan perhatian global melalui G20.
Dalam FEKDI 2023 hari kedua kemarin perwakilan asosiasi industri yang berkaitan dengan ekonomi digital menyampaikan pandangan dan ajakan bersinergi dalam mendorong akselerasi ekonomi lintas negara. Kedua tema yang mengemas pembahasan asosiasi industri dalam mendukung transformasi digital itu adalah “Private Sector's Role in Forging Cross-Border Economic Interlinkages" dan “Cross-Border Economic Interlinkages: Risk and Opportunity".(*)
Related News
OJK Awasi Ketat Pinjol KoinP2P, Ini Alasannya
Pendapatan dan Laba JSPT Kompak Menguat per September 2024
IDX Gelar Ring the Bell for Climate & Closing Ceremony
IHSG Turun Tipis di Sesi I, ISAT, TLKM, ESSA Top Losers LQ45
Hasil Survei, BI Tangkap Sinyal Penghasilan Warga Bali Tumbuh Positif
BEI Pangkas Syarat NAB Pencatatan Reksa Dana Jadi Rp1M, Ini Tujuannya