EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo sempat menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas soal Program Pemerintah untuk 2024. Rapat yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/3/2023) itu, dihadiri oleh sebagian besar anggota Kabinet Indonesia Maju. Di antarnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

 

Presiden meminta Menteri Sri Mulyani menjelaskan secara detil mengenai rencana pemerintah untuk 2024 itu. "Yang paling penting satu aja untuk urusan ini. Jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Nantinya, semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan."

 

Tak lama Presiden menyinggung soal reformasi birokrasi yang tujuan utamanya agar masyarakat terlayani secara baik, efektif, dan akuntabel. Presiden kemudian menyebutkan reaksi publik atas peristiwa yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai baru-baru ini. 

 

Presiden Jokowi mengatakan, kedua Direktorat Jenderal tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurut Jokowi, kekecewaan masyarakat terlihat dari komentar-komentar di media sosial. "Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah."

 

Tetapi, tidak hanya isu hedonisme pegawai pajak dan bea cukai, Jokowi juga memberikan penekanan pada jajaran kepolisian, aparat hukum lain dan aparat birokrasi lainnya agar berhati-hati. Jokowi mengatakan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, atau terhadap birokrasi yang lainnya. 

 

“Kalau seperti itu ya, kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis," tutur Presiden Jokowi.

 

Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada semua menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajarannya. Jajaran kementerian dan lembaga harus diingatkan lagi soal hal-hal yang boleh dan tak boleh dilakukan. "Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para (aparat) di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan."

 

Kepada aparat hukum, Polri maupun Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, Presiden Jokowi perintahkan agar membenahi dahulu internalnya, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya.

 

Seperti sudah ditulis, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menjadi sorotan masyarakat karena peristiwa yang menyeret salah satu pejabatnya, Rafel Alun Trisambodo. Rafael menjadi perhatian lantaran memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar melebihi para atasannya di Kementerian Keuangan. Selain itu, keluarga Rafael pun kerap memamerkan harta di media sosial. Rafael yang dicopot dari posisinya, akhirnya mengundurkan diri sebagai ASN.