Pj. Gubernur DKI Minta Camat, Lurah dan ASN Jakarta Jaga Netralitas dalam Pemilu 2024

Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono minta camat, lurah, dan ASN jaga netralitas dalam Pemilu 2024. dok. Tribunnews.
EmitenNews.com - Semua lurah dan camat, serta ASN, di DKI Jakarta diminta menjaga netralitas pada Pemilihan Umum 2024. Secara khusus Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan para ASN agar tidak menggunakan atribut ataupun berpose yang merepresentasikan peserta Pemilu 2024.
"Jelang pemilu, hati-hati. Kita semua aparatur sipil negara (ASN), termasuk saya, agar menjaga netralitas dalam Pemilu 2024," ujar Heru Budi Hartono dalam pertemuan yang menghadirkan para lurah dan camat se-DKI Jakarta, di Balai Kota, Rabu (22/11/2023).
Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan, para ASN akan lebih leluasa dalam bekerja apabila tidak berpihak dan hanya fokus menuntaskan program pelayanan untuk masyarakat. "Foto sudah diatur, tidak boleh tanda-tanda mirip atau sama. Sudah bekerja saja, kalau kita netral kan enak. Datang duduk, kerja bantu warga, bereskan program-program kerja. Ya, paham ya."
Sesuai jadwal yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif akan digelar pada 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November 2024.
Jadwal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Masa kampanye Pileg dan Pilpres dijadwal berlangsung mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Kita tahu Pilpres 2024, akan diikuti tiga pasangan. Nomor urut 1: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3: Ganjar Pranowo-Mahfud Md. ***
Related News

DPR: Katanya IKM Tulang Punggung Ekonomi, Pembiayaannya Kok Minim?

Kejagung Limpahkan 5 Tersangka Kasus Putusan Lepas Perkara CPO

Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut, KPK Mulai Periksa Saksi

Lawan Mafia Pangan, Mentan Serahkan 212 Merek Beras Nakal ke Polisi

Rampungkan Berkas Kasus Dana CSR BI, KPK Segera tetapkan Tersangka

Indonesia Dukung Penuh Arah Baru Kerja Sama BRICS