Presiden Jokowi Dorong Indonesia-Papua Nugini Gabungkan Potensi Ekonomi
:
0
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan forum bisnis pertama antara Indonesia dan Papua Nugini, di APEC Haus, Papua Nugini, pada Rabu (5/7/2023). dok. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden. Liputan6.
EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia dan Papua Nugini menggabungkan potensi ekonomi. Jika itu bisa dilakukan, akan berdampak signifikan bagi kawasan Asia-Pasifik. Kedua negara merupakan raksasa ekonomi di kawasan masing-masing, sehingga jika disatukan akan sangat besar potensinya.
"PNG dan Indonesia masing-masing adalah raksasa ekonomi. PNG di Pasifik dan Indonesia di Asia Tenggara. Bisa dibayangkan jika kedua potensi ini bergabung tentu akan beri dampak sangat besar, bukan hanya bagi rakyat kedua negara, namun juga kawasan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan saat menghadiri pertemuan forum bisnis pertama antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG), di APEC Haus, Papua Nugini pada Rabu (5/7/2023).
Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia dan PNG memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dengan perbatasan kedua negara yang mencapai lebih dari 800 km. Bahkan, data yang diterima Pos Skouw mencatat perdagangan lebih dari USD3 juta pada tahun 2019.
"Kita perlu jadikan titik-titik perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru. Ini akan sangat berdampak tidak hanya untuk masyarakat perbatasan, tapi juga ekonomi kedua negara," ujar Jokowi.
Pada bagian lain sambutannya, Presiden Jokowi juga mendorong pembahasan PTA (preferential trade agreement) Indonesia-PNG agar kerja sama ekonomi kedua negara semakin tumbuh dan berkembang.
"Saya yakin dan percaya kedekatan Indonesia dan PNG akan semakin kokoh dengan kerja sama ekonomi yang konkret," ungkap Jokowi.
Related News
Minta Maaf ke Singapura & Malaysia, Prabowo: 104 Perusahaan Diselidiki
Proyek Properti Repower Asia (REAL) Raih Predikat Highly Commended
Peran Strategis PPA dalam Penguatan Ekosistem dan Aset BUMN
Jenderal Polisi Bintang Satu Diduga Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal
Ubah Aturan Hapus Sanksi Pajak Prioritas DJP Pembayaran ke Pokok Utang
SIG Dukung Pengembangan Tujuh Destinasi Wisata Bahari di Probolinggo





