EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo minta agar Asosiasi pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar bergerak pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilibatkan dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Hal tersebut diungkapkan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki dalam rilisnya.


Arahan pelibatan PKL disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/09). Presiden meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima. BLT ini telah diluncurkan pemerintah untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang.


"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata MenKopUKM usai menghadiri rapat terbatas.


Lebih lanjut Presiden juga meminta produk UMKM dapat ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga. Dengan demikian, produk lokal tersebut bisa diserap belanja pemerintah.


“Arahan Presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," ujar MenKopUKM. 


MenKopUKM mencatat saat ini baru 27 persen produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah. 


Pada kesempatan tersebut, Pemerintah juga mengundang dan mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM. Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Presiden adalah untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha. 


“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," kata MenKopUKM.(fj)