Presiden: Uang Rakyat Harus Digunakan Tepat Waktu dan Sasaran
Presiden Prabowo Subianto Selasa (11/11/2025) menggelar rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Rapat digelar sebelum Presiden bertolak menunju Sydney, Australia, untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama satu hari.
EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto Selasa (11/11/2025) menggelar rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Rapat digelar sebelum Presiden bertolak menunju Sydney, Australia, untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama satu hari.
Rapat tertutup dihadiri oleh Wapres Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.
"Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025," ujar Seskab dalam keterangan tertulisnya.
Dalam rapat, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.
“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Seskab menyebut bahwa Presiden Prabowo turut memberikan instruksi kepada Mensesneg Prasetyo Hadi untuk segera melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal menjelang akhir tahun.
"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," pungkasnya.(*)
Related News
Kasus Gagal Bayar, PPATK Blokir Rekening Dana Syariah Indonesia
Jaga Kelestarian SDA, Gubernur KDM Larang Tanam Sawit di Jawa Barat
Korupsi Pengadaan PJUTS, Polri Tetapkan 2 Eks Pejabat ESDM Tersangka
Kasus Pembiayaan Fiktif LPEI Rp728M, Polri Tetapkan Enam Tersangka
Bea Cukai Bebersih, 27 Pegawai Dipecat dan 33 Lagi Menyusul
Sepanjang 2025 Ada 5.966 Karhutla, Terbanyak Riau, Kalbar dan Kaltim





