EmitenNews.com - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyebut ada lima tantangan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan dan penyediaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


"Terdapat sejumlah tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan penyediaan hunian di IKN dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang sangat besar," paparnya dalam webinar "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Peran Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Dalam Mendukung Program Pemenuhan Perumahan", Jumat.


Tantangan pertama menyangkut teknologi konstruksi, yakni kebutuhan teknologi ramah lingkungan untuk memastikan pemenuhan key performance indicator (KPI) IKN dan clean construction


"Tantangan untuk pengembangan teknologi konstruksi. Jadi, bagaimana menciptakan teknologi konstruksi menjawab kebutuhan teknologi yang ramah lingkungan tentunya dengan menggunakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) yang optimal," ujar Iwan.


Tantangan kedua ialah dukungan "supply chain". "Tentunya kami membutuhkan dukungan 'supply chain' ini yang efektif dalam rangka pemanfaatan 'resources' yang ada di Kalimantan serta memaksimalkan TKDN itu sendiri," ujar Iwan.


Berikutnya, tantangan ketiga soal pendanaan non-APBN. "Yang tak kalah penting dengan sumber daya terutama anggaran yang terbatas karena pemerintah sebenarnya diberikan amanat hanya 20 persen dari penganggaran pembangunan IKN itu sendiri sehingga kami membutuhkan 'creative financing' (pembiayaan kreatif) untuk mendanai pembangunan IKN," ungkap Iwan.


Lalu, tantangan keempat terkait dengan integrasi pembangunan. "Kami juga membutuhkan integrasi pembangunan, mengingat pembangunan ini juga multisektor besar-besaran yang dilaksanakan secara paralel juga. Jadi, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan sebagainya juga sangat kami harapkan," kata Iwan.


Tantangan terakhir ialah perlu adanya "dashboard" pemantauan pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar permukiman di IKN. "Terakhir, kami juga terdapat kebutuhan untuk menyediakan 'dashboard' pemantauan pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar permukiman di IKN," ujarnya.(*)