EmitenNews.com - Hingga memasuki November 2021 ini PT Pupuk Indonesia (Persero) sudah merealisasi penyaluran 6,34 juta ton pupuk subsidi secara nasional atau 70% dari alokasi yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,04 juta ton.


VP Sales Region 1 Pupuk Indonesia, Taufiek, merinci angka itu terdiri dari Urea sebesar 2,84 juta ton, SP-36 sebesar 303,1 ribu ton, ZA sebesar 553,1 ribu ton, NPK sebesar 2,22 juta ton, dan Organik sebesar 412,7 ribu ton.


Per 9 November kemarin Pupuk Indonesia memiliki 12.620 ton pupuk subsidi di Sumatera Barat (Sumbar). Urea sebanyak 3.123 ton, NPK sebanyak 5.742 ton, SP-36 sebanyak 1.873 ton, ZA sebanyak 1.193 ton, dan Organik sebanyak 689 ton.


"Stok tersebut tersedia di gudang distributor dan akan dimanfaatkan dalam rangka musim tanam yang sedang berlangsung," jelas Taufiek.


Ketersediaan pupuk subsidi ini hanya bisa dimanfaatkan oleh para petani yang datanya sudah terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Taufiek mengungkapkan bahwa mengenai syarat dan ketentuan bagi petani yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi, mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, syarat dan ketentuan yang dimaksud, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektar, menyusun dan menginput e-RDKK, dan untuk wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani.


"Apabila belum memiliki Kartu Tani, petani masih dapat menebus pupuk subsidi secara manual, dengan bantuan petugas penyuluh lapangan atau PPL dari dinas pertanian setempat," ujarnya.

Sebagai produsen pihaknya berkewajiban menyalurkan pupuk subsidi sesuai penugasan atau alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana pada tahun 2021 alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020 sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair.


Sebagai bentuk optimalisasi distribusi, Pupuk Indonesia telah memanfaatkan Distribution Planning and Control System (DPCS). Teknologi informasi ini merupakan sistem terintegrasi yang didesain untuk melakukan kontrol rantai pasok distribusi pupuk subsidi secara optimal.


Sistem DPCS Pupuk Indonesia tersebut didukung oleh jaringan distribusi yang luas. Diantaranya 4 unit pengantongan, 6 unit Distribution Center (DC), 203 kapal laut, 6.000 lebih truk, 600 gudang penyangga dan distributor dengan kapasitas 2,7 juta ton, serta memiliki jaringan 1.200 distributor dengan 29.000 lebih kios resmi.


Selain internal perusahaan, Taufiek menyebutkan bahwa penyaluran pupuk subsidi juga diawasi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) hingga aparat penegak hukum. Karena pupuk subsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah.(fj)