EmitenNews.com - Pemerintah membuka pintu impor dari negara manapun untuk memenuhi cadangan minyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 (26/2026) untuk melancarkan proses impor minyak mentah (crude) dari negara mana pun. Termasuk keterlibatan Badan Layanan Umum (BLU).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengemukakan hal tersebut kepada pers, seperti dikutip Selasa (27/10/2026).

Perpres Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional.

“Jadi, dalam proses pengadaannya nanti ada keterlibatan BLU di dalamnya,” ujar Laode Sulaeman.

Revisi Perpres 26/2026 itu diperlukan menyikapi dinamika global yang di lapangan telah mengakibatkan proses pengadaan atau impor minyak tidak mudah.

Karena dinamika global saat ini, ternyata proses pengadaan tidak mudah. Jadi, revisi itu diperlukan untuk memperkuat proses impor crude baik dari negara mana pun, untuk pengadaan. 

Sejak pertengahan 2026, Kementerian ESDM sedang menyiapkan aturan tambahan dan skema untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi tambahan dan skema impor, sebab produk minyak dari Rusia itu, membutuhkan perlakuan khusus.

Pasalnya, Pertamina, selaku BUMN yang bergerak di bidang migas, berbisnis menggunakan obligasi global atau global bond. Dalam prosesnya, Pertamina harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar obligasi global.

Karena komitmen Pertamina terhadap obligasi global menyebabkan Kementerian ESDM harus mencari skema yang ideal dalam rangka mengimpor minyak dari Rusia. Keputusan impor dari Rusia itu, merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke negara Presiden Vladimir Putin itu.

Jadi, persiapan revisi tersebut menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia, yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. ***