EmitenNews.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali tertekan hingga menembus level psikologis baru pada perdagangan Rabu (29/7/2026) pagi. Berdasarkan data konversi real-time Google Finance pukul 10.20 WIB, nilai tukar rupiah berada di level Rp18.091 per dolar AS, setelah sempat menyentuh titik terlemahnya di level Rp18.108 per dolar AS pada sesi awal perdagangan pukul 09.05 WIB.

Pelemahan ini mencerminkan koreksi lanjutan dari posisi penutupan sebelumnya di level Rp18.083 per dolar AS. Pergerakan kurs spot hari ini bergerak fluktuatif dalam rentang Rp18.060 hingga Rp18.108 per dolar AS.

Ketegangan geopolitik yang memanas di Timur Tengah menjadi pemicu utama gejolak pasar finansial. Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan bahwa laporan serangan rudal balistik oleh Korps Garda Republik Islam (IRGC) Iran ke basis militer AS memicu kekhawatiran global dan melonjakkan harga minyak mentah dunia.

"Rupiah diperkirakan akan terus tertekan terhadap dolar AS menyusul lonjakan harga minyak akibat eskalasi militer Iran terhadap pasukan AS di Timur Tengah," ujar Lukman.

Selain faktor ketegangan regional, pasar keuangan global juga bersikap waspada (wait and see) menjelang hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC) The Fed. Pelaku pasar mengantisipasi sinyal kebijakan ketat (hawkish) dari bank sentral AS tersebut, yang kian memperkuat posisi dolar AS secara global.

Di dalam negeri, sentimen pasar turut dipengaruhi oleh dinamika transisi kepemimpinan di Bank Indonesia pasca-pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo, yang saat ini diampu oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI.

Menanggapi tekanan nilai tukar ini, kalangan dunia usaha mendorong respon cepat dari otoritas moneter. Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Aviliani, menekankan bahwa sekitar 70 persen industri manufaktur nasional bergantung pada bahan baku impor. Kestabilan rupiah dinilai sangat vital guna mencegah lonjakan biaya produksi (imported inflation) yang berpotensi membebankan konsumen.(*)