EmitenNews.com - Dalam mengelola dana publik super jumbo seperti Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, penempatan investasi pada saham di atas batas satu persen tentu membutuhkan kehati-hatian tingkat tinggi. 

Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang ketepatan sasaran portofolio saham JHT BPJS Ketenagakerjaan, saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi memang sering menjadi langganan koleksi lembaga keuangan besar. Alasannya sederhana, BUMN punya aset raksasa dan peran krusial dalam proyek strategis pembangunan negara.

DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA tercatat memiliki kepemilikan di PTPP sebanyak 3,39%. Namun, mari kita bedah realitas sebenarnya dari PT PP (Persero) Tbk (PTPP) lewat Laporan Keuangan pertengahan tahun per 30 Juni 2026 yang belum diaudit. 

Ketika industri konstruksi sedang dihantam tingginya suku bunga bank dan lambatnya pembayaran dari pemilik proyek, laporan keuangan PTPP menyimpan cerita unik di balik angka keuntungannya. Ada beberapa catatan penting mengenai cara hitung akuntansi dan tantangan uang tunai yang wajib dicermati secara sederhana oleh masyarakat maupun manajer investasi.

Keajaiban Laba Bersih: Ketika Rugi Anak Perusahaan Menyelamatkan Buku Induk

Bagi masyarakat awam, cara paling cepat menilai kesehatan perusahaan adalah melihat angka laba bersih milik pemegang saham utama atau sering disebut laba bersih entitas induk. Pada paruh pertama tahun 2026, angka laba PTPP melesat tinggi hingga 196,5 persen menjadi Rp193,46 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp65,24 miliar. 

Sekilas, angka ini terlihat sangat membanggakan di tengah sulitnya bisnis konstruksi saat ini.

Sayangnya, kalau kita bedah catatan kecil di belakang laporan keuangannya, lonjakan keuntungan tersebut bukan karena bisnis konstruksi perseroan sedang laris manis atau semakin hemat biaya operasional.

Mari kita lihat omzet atau pendapatan usahanya yang justru merosot 11,2 persen menjadi Rp5,95 triliun dari sebelumnya Rp6,71 triliun. Penurunan omzet ini pertanda bahwa penyerapan anggaran dan penyelesaian pekerjaan di lapangan sedang melambat. Begitu juga dengan laba kotor, yaitu sisa uang omzet setelah dikurangi modal bahan baku dan upah tukang langsung di proyek, yang ikut turun 17,5 persen menjadi Rp760,76 miliar karena keuntungan per proyeknya semakin tipis.

Keanehan akan terlihat jika kita melihat laba bersih grup secara keseluruhan yang sebenarnya anjlok 66,1 persen, tersisa hanya Rp17,36 miliar. Lalu, mengapa laba milik perseroan induk justru bisa melompat tinggi menjadi Rp193,46 miliar?