EmitenNews.com - Terlibat aktif dalam upaya menggencarkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, PT Bank Sumut (Perseroda) resmi menjadi mitra pinjaman program subsidi bunga, atau margin 0 persen Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau. 

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam atas kepercayaan diberikan kepada Bank Sumut," ucap Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Bank Sumut Faisal Panggabean di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (25/7/2026).

Melalui kehadirannya sebagai bank penyalur pinjaman subsidi bunga 0 persen itu, diharapkan semakin memperluas akses pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Batam.

Kerja sama tersebut berbentuk komitmen untuk mendukung pelaku UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan mudah, terjangkau, dan produktif.

"Kami juga siap mendukung pelaku UMKM melalui pembiayaan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” kata Faisal Panggabean.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Akses pembiayaan yang mudah menjadi salah satu instrumen penting memperkuat daya saing UMKM, sehingga mampu tumbuh sebagai penggerak ekonomi daerah," kata Wali Kota Batam, Amsakar Achmad usai menyaksikan perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Batam dan Bank Sumut di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (24/7/2026).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Salim mengatakan, Bank Sumut merupakan bank ketiga program subsidi bunga atau margin 0 persen setelah Bank BTN, dan Bank Riau Kepri Syariah.

Pemerintah Kota Batam saat ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar guna mendukung program tersebut. Pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro dengan plafon pinjaman hingga Rp20 juta tanpa agunan.

Tahun ini, Pemerintah Kota Batam menargetkan bisa memfasilitasi 1.850 usaha mikro, memberdayakan 215 usaha mikro, dan mendampingi 1.500 wirausaha baru melalui pelatihan, legalitas usaha, dan perluasan akses pasar.