EmitenNews.com -  Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2026 sebesar USD453,4 miliar. Angka tersebut secara tahunan tumbuh 4,4 persen (yoy), dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik pemerintah dan bank sentral di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2026 tercatat sebesar USD216,3 miliar atau tumbuh 2,9 persen (yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,8 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN).

Berdasarkan data Bank Indonesia yang dirilis di Jakarta pada 18 Agustus 2026, ULN pemerintah terutama dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0 persen dari total ULN pemerintah. Pemanfaatan lain mencakup Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,6 persen, Jasa Pendidikan 16,2 persen, Konstruksi 11,5 persen, serta Transportasi dan Pergudangan 8,5 persen.

Peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Hal tersebut sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar USD194,6 miliar atau mengalami kontraksi 0,6 persen (yoy). Kontraksi ini lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 1,3 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 3,4 persen (yoy). Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian menyumbang pangsa 79,4 persen dari total ULN swasta.

Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 30,6 persen pada triwulan II 2026. ULN Indonesia tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN guna meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.(*)