EmitenNews.com - Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senator Fernando Sinaga melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa (30/1/2024) di Kota Tarakan. Ia berkesimpulan, pelaku UMKM di daerahnya tidak merasakan dampak ekonomi Pemilu 2024.

Kunjungan Kerja Komite IV tersebut dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang difokuskan pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara.

 

Di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga berdialog dengan Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kalimantan Utara, Peter Setiawan beserta seluruh jajarannya di DPP APINDO. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh beberapa pelaku UMKM yang ada di Kota Tarakan. 

 

Dalam sambutan pengantarnya, Feranando Sinaga menegaskan bahwa UMKM  memiliki peran dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. 

 

“Kemenkop UKM mencatat kurang lebih 64,2 juta UMKM di Indonesia pada 2021, dan sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kurang lebih 61%, atau senilai Rp9.580 triliun, sedangkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja,” katanya. 

 

Khusus di Kalimantan Utara, data BPS juga mencatat jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 267.000 UMKM. Jumlah ini meningkat sekitar 14 persen dibandingkan 2022 yaitu sebanyak 235.000 UMKM. 

 

Momentum bagi UMKM dalam mendongkrak sektor ekonomi daerah

Fernando Sinaga menilai, perhelatan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung ini sejatinya menjadi momentum bagi UMKM dalam mendongkrak sektor ekonomi di daerah termasuk Kalimantan Utara. 

 

Sayangnya, hingga saat ini pesta demokrasi belum memberikan dampak signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM. Utamanya pada bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atas alat peraga kampanye.

 

“Masa kampanye yang lebih singkat dibanding pemilu 2019 hanya 2,5 bulan pada Pemilu 2024 ini sepertinya menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik, dan hal ini memberikan dampak cukup signifikan pula terhadap penurunan omset pelaku UMKM di beberapa daerah,” ujar Fernando Sinaga.