EmitenNews.com - PT Bank Tabungan Negara (BBTN) menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Itu dilakukan mendukung pemerintah mencapai target penerbitan 126 juta sertifikat terutama untuk penyediaan rumah bagi rakyat. Kerja sama itu, dipatok mempercepat proses penyelesaian sertifikat milik debitur, dan calon debitur Bank BTN.


Kemitraan itu, dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah seluruh Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan akselerasi itu, diharap memberi kepastian hukum, dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia.


Termasuk, mencegah timbulnya sengketa, dan konflik pertanahan. ”Kerja sama ini untuk mendukung persertifikatan khususnya bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya, masyarakat kecil bisa tersenyum manis karena selain memiliki rumah, juga memiliki kepastian hukum hak atas tanah,” tutur Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN, di Jakarta, Kamis (13/10).


Kemitraan itu, ditandai teken nota kesepahaman antara Bank BTN dan Kementerian ATR/BPN tentang sinergi tugas, dan fungsi bidang agraria/Pertanahan dan tata ruang serta jasa, dan layanan perbankan. Selain itu, juga diteken dua perjanjian kerja sama soal lingkup kerja tersebut di Gedung Kementerian ATR/BPN.


Kementerian ATR/BPN juga telah melakukan banyak hal untuk mendukung kemudahan penerbitan sertifikat. Di antaranya, telah dilakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses layanan pertanahan. Dengan kemitraan itu, Hadi berharap dapat mewujudkan sinkronisasi, dan sinergi bidang teknologi layanan digital antar-kedua belah pihak dengan tujuan meningkatkan kemudahan, dan kepuasan masyarakat. ”Terlebih Kementerian ATR/BPN saat ini berkomitmen melakukan transformasi digital dalam memberi kemudahan akses pelayanan melalui inovasi berbasis digital,” ujar Hadi.


Melalui kerja sama itu, para pegawai lingkungan Kementerian ATR/BPN akan memanfaatkan fasilitas KPR BTN untuk memiliki rumah layak huni. “Dengan akses memiliki rumah layak huni, kami berharap kesejahteraan karyawan ATR/BPN makin terjamin, sehingga dapat memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, kerja sama ini akan memberi skema KPR, kredit pegawai, kartu kredit, dan fasilitas perbankan lainnya dengan skema menarik bagi para karyawan kami,” ulas Hadi.


Pada kesempatan sama, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengaku sangat mengapresiasi langkah tegas Kementerian ATR/BPN memberantas mafia tanah. Pasalnya, penyediaan rumah rakyat dalam Program Satu Juta Rumah sering terhambat masalah sertifikat. Padahal, di tengah kondisi pandemi dan ancaman pemanasan global, rumah menjadi tempat teraman bagi keluarga.


Dengan kemitraan ini, akan mengakselerasi proses penyediaan rumah sehingga makin banyak masyarakat Indonesia memiliki hunian. ”Kemitraan ini sangat membantu terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dengan status hukum terjamin. Kami sangat berterima kasih atas berbagai langkah, dan layanan Kementerian ATR/BPN mempermudah proses penyelesaian sertifikat di Indonesia,” jelas Haru.


Melalui kerja sama itu, pihaknya akan mendaftarkan seluruh aset berupa tanah milik Bank BTN baik yang telah maupun akan menjadi agunan kredit. Kemudian, Kementerian ATR/BPN akan memberi pencegahan, dan asistensi dalam penanganan permasalahan tanah milik atau akan menjadi milik Bank BTN. Ke depan, Kementerian ATR/BPN dan Bank BTN juga akan melakukan percepatan digitalisasi layanan untuk meningkatkan kecepatan, dan kemudahan proses penerbitan maupun penyelesaian sertifikat.


Selain itu, Bank BTN juga akan memberikan layanan perbankan bagi Kementerian ATR/BPN. Layanan itu, mulai cash management hingga kemudahan memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berskema menarik khusus karyawan kementerian tersebut. ”Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN untuk menggunakan jasa, dan layanan perbankan Bank BTN. Tentu kami memiliki program BTN Solusi yang menawarkan skema KPR, dan kredit menarik bagi para ASN Kementerian ATR/BPN,” tukas Heru. (*)