Soal Pilpres 2024, Megawati Bantah Tekan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo menuntun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. dok. Kompas.
EmitenNews.com - Jangan bilang Megawati Soekarnoputri menekan Presiden Joko Widodo dalam arah dukungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meski Jokowi adalah petugas partai yang dipimpinnya, Ketua Umum PDI Perjuangan itu, memastikan bahwa dirinya tak mempunyai alasan dan legitimasi untuk menekan Jokowi. Megawati dimintai pandangan apakah sempat menegur Presiden Jokowi berkaitan dengan pernyataan soal akan cawe-cawe dalam pemilihan umum 2024.
"Ngapainlah, ini presiden. Itu yang harus dibedakan. Saya ini orang taat aturan. Kalau ditanya, 'Mungkin saja Pak Jokowi kan dipilih Ibu'. Ya iya, tapi kan yang milih juga rakyat Indonesia," ujar Megawati dalam jumpa pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP, Selasa (6/6/2023).
Pada bagian lain penjelasannya, Megawati mengatakan bagaimana pun ia menghormati Jokowi sebagai Presiden. "Saya hormati sebagai presiden saya. Kalau dibilang menekan, saya enggak mengerti cara menekannya bagaimana. Nanti Pak Jokowi ngamuk ke saya."
Megawati kemudian menyinggung bahwa Jokowi memiliki personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), sesuatu yang tidak dimilikinya sebagai Presiden ke lima RI. Putri Presiden pertama RI Bung Karno itu juga menyinggung bahwa dirinya kerap terpikir soal masalah stunting ketika melihat postur personel Paspampres. Idealnya, kata dia, semua warga Indonesia memiliki postur seperti Paspampres.
"Saya bilang (ke Jokowi), 'Pak, stunting, Pak'. Apa itu (artinya) saya nekan? Makasih," ujar Megawati.
Seperti diketahui, di hadapan sejumlah pemimpin redaksi, dan content creator, di Jakarta, 29 Mei 2023, Jokowi menyatakan, akan cawe-cawe dalam politik demi bangsa dan negara. Jokowi mengaku akan campur tangan untuk memastikan pembangunan yang sudah berjalan saat ini, diteruskan oleh penggantinya.
Belakangan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan maksud cawe-cawe tersebut, yakni demi kepentingan pemilu yang demokratis. "Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil."
Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
Selanjutnya, kata Bey, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. ***
Related News

Dalami Kasus Korupsi di LPEI, KPK Periksa Lima Orang Saksi

Menteri Meutya akan Atur 1 NIK Maksimal 3 SIM Card, Ini Alasannya

Dinilai Hentikan Kasus Korupsi Kuota Haji Eks Menag, KPK Digugat

Kasus Suap, Pemilik Sugar Group dan Ketua MA Sunarto Dilaporkan ke KPK

Korban PHK Bisa Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan, Ini Ketentuannya

Rachmat Gobel Ungkap tak Impor Gula Saat jadi Mendag 2014-2015