EmitenNews.com - Publik menanti keseriusan pemerintah menyelesaikan kasus Meikarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pekan depan akan memanggil bos Lippo Group James Riady dan John Riady terkait kasus mangkraknya pembangunan apartemen Meikarta. Pria bertubuh tinggi besar yang karib disapa Ara itu, mengaku sudah melaporkan langkahnya itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepada pers, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4/2025), Menteri Ara mengemukakan akan mempertemukan pemilik Lippo Group itu, dengan para korban Meikarta. Pertemuan untuk mencari penyelesaian masalah pengembang dan konsumen itu, akan digelar di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Saya, Rabu (23/4) undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membereskan Meikarta di sini," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Ara menunjukkan surat undangan untuk James dan John. Dia juga mengundang para korban Meikarta. Selain itu, secara khusus, mantan politikus PDI Perjuangan itu mengundang kedatangan pihak Harian Kompas, sebagai media massa yang gencar mengiklankan proyek Meikarta, yang kini bermasalah.

"Katanya independen dan terpercaya, makanya saya mau tes, Meikarta pasang iklan di tempat kamu, kamu kawal apa enggak?" ujar Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP memediasi Lippo dengan para pembeli apartemen Meikarta. PKP meminta Lippo bertanggung jawab mengembalikan uang konsumen, baik dalam bentuk tunai maupun unit apartemen.

Seperti ditulis CNN Indonesia, sejauh ini Kementerian PKP sudah melakukan validasi data konsumen Meikarta pada Kamis (10/4/2025). Ada sekitar 30 orang konsumen dengan kerugian sekitar Rp4,5 miliar yang melakukan proses pendataan.

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengatakan kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar. "Kalau dari paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar."

Proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016 karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Perumahan dari Lippo itu tersandung sejumlah masalah hukum. Pemprov Jawa Barat sempat meminta Meikarta menghentikan proyek karena tak sesuai izin yang diajukan. Meikarta mengklaim lahan 350 hektare, padahal hanya mendapatkan rekomendasi izin 84,6 hektare.

Pada 2018, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang menjadi pengembang Meikarta digugat pailit oleh PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi. Gugatan atas anak usaha Lippo itu dicatat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Belum cukup. Meikarta juga terseret kasus suap perizinan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus 10 orang dalam OTT di Kabupaten Bekasi, Oktober 2018.

Para pejabat Kabupaten Bekasi diduga menerima Rp7 miliar sebagai bagian dari commitment fee fase pertama Rp13 miliar.

Sebelumnya, di sela-sela Halalbihalal APINDO di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4/2025). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemanggilan John Riady telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Ia melaporkan kepada presiden, meminta agar hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan.

Menteri Ara mengatakan ia telah meminta bertemu dengan John Riady. Namun belum bisa terlaksana karena bos Lippo Group itu sedang di luar negeri. "Kemarin kan Pak John Riady WA (WhatsApp) saya, dia lagi di luar negeri. Oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda (John Riady) datang."

Ara mengatakan memang banyak sekali pengaduan masyarakat terkait perumahan. Hal tersebut ia dengar dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Karena itu, Kementerian PKP meluncurkan layanan "911 BENAR-PKP" yang akan menerima pengaduan konsumen terkait perumahan.

Proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.