EmitenNews.com - Sulawesi Tengah menjadi daerah incaran investor asing. Pada kuartal II-2025, investasi yang masuk ke wilayah yang dipimpin Gubernur Anwar Hafid itu, mencapai USD1,8 miliar. Setelah Sulteng, daerah yang menjadi incaran investor asing adalah Jawa Barat, disusul DKI Jakarta, Maluku Utara, lalu Jawa Tengah.

"Sulawesi Tengah ternyata memiliki industri logam dasar atau barang logam terbesar diikuti pertambangan, kimia dan farmasi," kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Secara nasional, realisasi investasi Indonesia pada kuartal II-2025 mencapai Rp477,7 triliun atau tumbuh 11,5% secara year on year (yoy). Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp202,2 triliun atau 42,3%.

Data yang ada menunjukkan, setelah Sulteng, daerah yang menjadi incaran investor asing adalah Jawa Barat sebesar USD1,8 miliar. Kemudian, DKI Jakarta dengan besaran USD1,4 miliar, Maluku Utara USD1,1 miliar dan Jawa Tengah USD700 juta.

"Investasi yang masuk sesuai karakteristik keunggulan daerah masing-masing," urai Rosan Roeslani yang juga CEO Danantara.

Realisasi investasi dalam negeri mencapai Rp275,5 triliun

Dalam kesempatan yang sama Menteri Rosan Roeslani juga melaporkan realisasi investasi dalam negeri yang mencapai Rp275,5 triliun pada kuartal II-2025. Jumlah penanaman modal dalam negeri atau PMDN ini setara dengan 57% dari total realisasi investasi pada kuartal II.

Data itu menunjukkan, realisasi ini meningkat dibandingkan kuartal I-2025 sebesar Rp234,8 triliun dan kuartal II-2024 sebesar Rp 211,1 triliun. 

Secara sektoral, lima besar PMDN. Berturut-turut transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi Rp35,3 triliun (12,8%); Pertambangan Rp33,5 triliun (12,2%); Perdagangan dan Reparasi Rp32,2 triliun (11,7%); 

Kemudian, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp27,6 triliun (10,0%) Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran(4,9%) dan Jasa Lainnya Rp27,0 triliun (9,8%)

Untuk secara provinsi, realisasi PMDN ini paling banyak dicatat oleh DKI Jakarta Rp48,2 triliun (17,5%); Jawa Barat Rp43,7 triliun (15,9%); Jawa Timur Rp28,9 triliun (10,5%); Banten; Rp20,1 triliun (7,3%); Kalimantan Timur Rp19,8 triliun (7,2%). ***