EmitenNews.com - Rencana pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung mendapat respons dari berbagai pihak. Terutama menyoal sosok penggantinya di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah.

Seperti disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Emitennews.com, Rabu (21/1). Josua menjelaskan, pergantian Juda muncul di saat pasar sedang sangat peka terhadap isu kredibilitas kebijakan, karena rupiah sedang tertekan dan kekhawatiran fiskal ikut menguat.

"Kabar pergeseran personel antara Kementerian Keuangan dan BI dengan alasan yang belum jelas, dan dinamika ini dibaca pasar sebagai tambahan sumber ketidakpastian kebijakan di tengah defisit 2025 yang sudah mendekati batas 3% terhadap PDB," kata Josua.

Dampaknya, Josua bilang, jalur yang paling cepat terasa biasanya bukan langsung perubahan suku bunga, melainkan kenaikan premi risiko. Di sini, pelaku pasar jadi meminta imbal hasil lebih tinggi dan menahan aliran dana masuk, sehingga tekanan ke nilai tukar lebih mudah membesar.

Sementara untuk efek terhadap kebijakan BI ke depan, Josua menyebut, pergantian satu posisi pada dasarnya tidak otomatis mengubah arah kebijakan secara drastis. Ini karena keputusan BI bersifat kolektif dan ditopang kerangka kerja yang sudah mapan.

Namun, pada kondisi rupiah yang saat ini cenderung melemah terhadap dolar AS, Josua berpendapat, pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia dapat memengaruhi dua hal yang sangat menentukan pasar, "Nada komunikasi dan persepsi konsistensi."

Artinya, sekalipun langkah kebijakan intinya tetap menahan atau menyesuaikan suku bunga sesuai data inflasi, pertumbuhan, dan stabilitas nilai tukar, pasar bisa menilai risikonya naik bila melihat sinyal bahwa prioritas stabilitas dapat “ditawar” demi target pertumbuhan atau pembiayaan fiskal.

"Ini yang membuat volatilitas meningkat, apalagi saat narasi pasar sudah menyorot risiko independensi bank sentral," tutur Josua.

Josua pun menjelaskan, jika pengganti Juda adalah Thomas Djiwandono, isu independensi BI berpotensi menjadi lebih sensitif karena faktor hubungan keluarga dengan Presiden serta latar belakang fiscal. Sehingga, pasar berpotensi khawatir ada dorongan agar BI lebih akomodatif terhadap kebutuhan pemerintah.

"Kekhawatiran seperti ini sudah tercermin dalam pelemahan Rupiah ke level terlemah historis dan kenaikan yield SUN 10 tahun dalam 3 hari terakhir," kata dia menjelaskan.

Kondisi itu pun merupakan dampak dari menguatnya kekhawatiran atas independensi BI setelah pencalonan tersebut, meskipun terdapat ketidakpastian dari global yakni yang berkaitan dengan risiko geopolitik yang turut mempengaruhi pelemahan Rupiah.

Jadi, Josua bilang, risikonya terutama pada persepsi dan premi risiko, bukan semata pada kompetensi personal.

"Karena itu, penentu akhirnya ada pada sinyal yang terlihat: seberapa tegas komitmen kandidat pada mandat BI, seberapa transparan proses uji kelayakan dan kepatutan, serta seberapa kuat batas kerja sama fiskal–moneter dijaga agar tidak berubah menjadi tekanan terhadap keputusan teknis BI," ujar Josua. (*)