EmitenNews.com - Sudah beberapa bulan berlalu penghapusan sistem kerja outsourcing belum juga terwujud. Karena itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menagih janji yang pernah terucap oleh Presiden Prabowo Subianto pada demo Hari Buruh 1 Mei 2025. Sayangnya, ketiadaan undang-undang terkait ketenagakerjaan membuat hal itu sulit diwujudkan.

"Presiden Prabowo pernah berjanji di Mayday (Hari Buruh) 2025 bahwa outsourcing mau dihapus. Tapi beliau belum bisa memenuhi janjinya karena tidak ada Undang-Undang Ketenagakerjaan," kata Said Iqbal dalam dalam konferensi persnya di depan Gedung DPR RI, Kamis (15/1/2026).

Dengan masih adanya sistem kerja outsourcing, banyak buruh dan pekerja tidak memiliki kepastian terkait pekerjaannya. Termasuk pekerja yang terlihat mentereng di gedung-gedung pencakar langit di Jakarta.

"Sekarang anda lihat, buruh-buruh di pabrik tidak ada status hubungan kerja yang jelas. Mereka bisa dipecat kapan saja. Termasuk juga pekerja di gedung-gedung pencakar langit. Termasuk juga pekerja di bank-bank, tidak punya kepastian masa depan. Mana janji Presiden Bapak Prabowo Subianto mau menghapus outsourcing?" jelasnya.

Karena itu, Said meminta untuk segera ditetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, agar Presiden Prabowo dapat memenuhi janjinya yakni menghapus outsourcing.

"Kami minta RUU Ketenagakerjaan cepat disahkan, agar outsourcing bisa dihapus. Karena itu kan janji Presiden Prabowo," tegasnya.

Jika tuntutan tidak segera ditanggapi  pemerintah, Said Iqbal mengancam akan kembali mengerahkan massa buruh lebih banyak pada kesempatan mendatang.

Menurut Said Iqbal pada Senin (19/1/2026), pihaknya akan melakukan deklarasi perjuangan Hostum, Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah dan sahkan RUU Ketenagakerjaan di Sport Mall Kelapa Gading Jam 10:00. 

“Akan ada sekitar 15.000-20.000 buruh melakukan deklarasi," tutup Said Iqbal. ***