Tidak Banyak Pilihan bagi ASN, Pindah ke IKN Nusantara atau Keluar
EmitenNews.com - Tidak banyak pilihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo mewajibkan para abdi negara yang memenuhi syarat pindah dinas ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jika tidak mau, terpaksa harus keluar.
"Hukumnya wajib bagi ASN yang memenuhi syarat, harus mau pindah. Kalau gak mau pindah, ya keluar," kata Tjahjo Kumolo usai meresmikan Mal Pelayanan Publik Kota Magelang, seperti dikutip dari kanal YouTube Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/3/2022).
Menurut Tjahjo Kumolo, ketentuan ASN atau personel TNI/Polri yang dipindahkan ke IKN sudah bersifat mengikat. Itu berarti, tidak bisa menolak. Kalau berani membantah, terpaksa harus keluar dari dinas ASN.
Setidaknya 60 ribu ASN menjadi klaster pertama yang akan dipindah ke IKN pada 2023. Hanya ASN di instansi tingkat pemerintah pusat, yang akan dipindahkan ke IKN nantinya.
"Ya mudah-mudahan infrastruktur dan perumahannya siap. Mereka akan terjangkau dengan perumahan, transportasi dan sebagainya," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Situs resmi IKN menyebutkan, pemerintah sempat menargetkan sebanyak 500 ribu PNS kementerian dan lembaga dipindahkan ke kawasan IKN pada tahap awal pembangunan periode 2022-2024. Perpindahan itu dilakukan seiring dengan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan IKN.
"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal." Demikian situs resmi IKN dikutip Selasa (18/1/2022). ***
Related News
Polda Dalami Kasus Kabag Ops Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan
Ini Peran PTPP Dalam Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Jelang Nataru
Keren Ini! Rencana Menaker, Gelar Bursa Kerja Setiap Pekan
JK Apresiasi Pembangunan Gedung Baru 15 Lantai FEB Unhas
November Ini, Desk Judi Online Ajukan 651 Pemblokiran Rekening Bank
Komisi III DPR Pilih Komjen Setyo Budiyanto Ketua KPK 2024-2029