Tidak Banyak Pilihan bagi ASN, Pindah ke IKN Nusantara atau Keluar

EmitenNews.com - Tidak banyak pilihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo mewajibkan para abdi negara yang memenuhi syarat pindah dinas ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jika tidak mau, terpaksa harus keluar.
"Hukumnya wajib bagi ASN yang memenuhi syarat, harus mau pindah. Kalau gak mau pindah, ya keluar," kata Tjahjo Kumolo usai meresmikan Mal Pelayanan Publik Kota Magelang, seperti dikutip dari kanal YouTube Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/3/2022).
Menurut Tjahjo Kumolo, ketentuan ASN atau personel TNI/Polri yang dipindahkan ke IKN sudah bersifat mengikat. Itu berarti, tidak bisa menolak. Kalau berani membantah, terpaksa harus keluar dari dinas ASN.
Setidaknya 60 ribu ASN menjadi klaster pertama yang akan dipindah ke IKN pada 2023. Hanya ASN di instansi tingkat pemerintah pusat, yang akan dipindahkan ke IKN nantinya.
"Ya mudah-mudahan infrastruktur dan perumahannya siap. Mereka akan terjangkau dengan perumahan, transportasi dan sebagainya," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Situs resmi IKN menyebutkan, pemerintah sempat menargetkan sebanyak 500 ribu PNS kementerian dan lembaga dipindahkan ke kawasan IKN pada tahap awal pembangunan periode 2022-2024. Perpindahan itu dilakukan seiring dengan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan IKN.
"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal." Demikian situs resmi IKN dikutip Selasa (18/1/2022). ***
Related News

Mentan Ungkap Penyebab Beras Surplus Tapi Harga Masih di Atas HET

Prabowo Ultimatum Jenderal di Belakang Perkebunan dan Tambang Ilegal

Presiden: Demokrasi Kita Bukan Saling Hujat dan Menjatuhkan

Kasus Tambang Ilegal di Kalteng, Polri Tetapkan Seorang Tersangka

Geledah Rumah Gus Yaqut, KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik

Berantas Tambang Ilegal, Presiden akan Tindak Tegas Beking Jenderal