EmitenNews.com - Pemerintah menambah utang baru hingga 31 Agustus sebesar Rp506 triliun. Dalam catatan Kementerian Keuangan penarikan utang baru tersebut masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"On track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN. Kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus," ungkap Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dinilai tetap solid, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menkeu menyatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Salah satu indikator yang dipantau adalah pergerakan yield spread SBN terhadap US Treasury yang relatif rendah dibanding beberapa negara lainnya. Spread Indonesia tercatat sekitar 217 basis poin. Angka tersebut di bawah Filipina, Brasil, dan India.

“Bandingkan Indonesia dengan negara lain, Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point tetap membuat, bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelas Menkeu.

Pada pasar perdana, minat investor juga masih terlihat dari tingginya rasio bid to cover dalam lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang SUN tercatat sebesar 1,88 kali, sedangkan pada lelang SBSN mencapai 2,53 kali.

Pemerintah juga terus menjalankan pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi tersebut telah mencapai Rp62,6 triliun untuk mendukung pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur.

Diketahui dana tersebut disalurkan kepada sejumlah lembaga dan badan. Antara lain Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kemudian, Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menkeu Suahasil memastikan dana tersebut digunakan untuk investasi. Uang dari APBN itu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup. “Apalagi kita sekarang mau masuk kepada siklus kemarau yang cukup estimasinya itu cukup panjang.”

Pada sektor perumahan, APBN telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp11 triliun. Melalui program FLPP, penyaluran telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun. Program tersebut telah tersebar di 35 provinsi.