EmitenNews.com - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun terakhir ini mengalami kenaikan. Dari Juli 2025 ke Juli 2026, utang luar negeri Indonesia mengalami pertumbuhan 4,9 persen.

Data Bank Indonesia yang dipublikasikan Selasa (15/9/2026) menyebutkan ULN Indonesia pada Juli 2026 tercatat sebesar 454,8 miliar dolar AS. Angka ini relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada Juni 2026 sebesar 454,5 miliar dolar AS.

“Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,9 % (yoy) terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis.

Utang Luar Negeri Pemerintah?

Ramdan menyatakan berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang,” kata Ramdan.

Menurutnya posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 tercatat 218,4 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 3,2% (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Utang Luar Negeri Swasta