Wamenkeu: APBN di Daerah Harus Berorientasi pada Dampak dan Manfaat
Wamenkeu Suahasil Nazara ketika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat, Senin (29/12).(Foto: Kemenkeu)
EmitenNews.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya konsistensi jajaran Kemenkeu dalam memberikan pelayanan terbaik serta menjaga tata kelola APBN yang akuntabel hingga akhir tahun.
“Ini yang dikerjakan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia, di seluruh KPPN. Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini kita biasanya mengunjungi untuk juga memastikan tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan sekaligus menyemangati teman-teman yang menjaga dan menjalankan APBN sampai dengan akhir tahun,” ujar Wamenkeu ketika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat, Senin (29/12).
Kunjungan ini dilakukan untuk memantau pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenkeu Suahasil Nazara juga menyampaikan bahwa APBN memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah yang tepat sasaran, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Oleh karena itu, pengelolaan APBN di daerah harus senantiasa berorientasi pada dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.
Menghadapi Tahun Anggaran 2026, Wamenkeu mengarahkan agar pengelolaan APBN di Jawa Barat tetap berfokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb diharapkan mampu memahami dan menganalisis dinamika perekonomian di wilayah Jawa Barat sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang kontekstual serta mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan.(*)
Related News
Perekonomian Nasional Akhir Tahun 2025 Terjaga Tetap Resilien
Harga Emas Antam Hari ini Amblas Hingga Rp95.000 per Gram!
Cerita Panjang Membangun Desa yang Berdaya dan Mandiri
Cegah Harga Turun, Bahlil akan Pangkas Produksi Batu Bara dan Nikel
Agar Mudah Mengakses Layanan Pajak, Ini 3 Langkah Aktivasi Coretax
Hingga November 2025, Pajak dari Ekonomi Digital Capai Rp12,24 Triliun





