EmitenNews.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mendukung pendanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang luasnya mencapai 6.600 hektar melalui APBN. Sementara, kawasan yang lebih besar akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti blended finance.
“Komitmen dari Kementerian Keuangan adalah untuk terus mendukung pendanaan dan memastikan bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang kita bangun dengan uang APBN. Kombinasi antara uang investor, uang dari pengusaha, uang APBN. Terutama uang APBN-nya adalah untuk konstruksi, infrastruktur, dan jaringan-jaringan dasarnya,” kata Wamenkeu dalam kunjungan kerja ke IKN pada Jumat (14/07).
Selain melalui pembiayaan kreatif, pemerintah juga mendorong penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di IKN. Wamenkeu mengungkapkan KPBU telah berjalan di beberapa unit investasi, termasuk rumah-rumah hunian.
“Ini menjadi contoh bahwa Pemerintah Indonesia bisa membangun dengan menggunakan public private partnership. Dengan sudah mulai ada yang bisa distrukturkan dengan public private partnership, ini menunjukkan bahwa pihak swasta memiliki minat yang baik untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah membangun beberapa unit-unit investasi,” ujar Wamenkeu. (*)
Related News
Tokoh Pers yang Juga Pengamat Militer Salim Said Meninggal Dunia
Bersaksi Dalam Sidang Kasus Korupsi Karen Agustriawan, Ini Kata JK
Dirut BPJS Kesehatan Pastikan Tidak ada Penghapusan Kelas RS
Waduh! Dalam Sidang Terungkap, Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah SNI
Bencana Sumbar, Korban Meninggal Sudah Mencapai 61 Orang!
Banyak Kecelakaan, Menhub dan Korlantas Polri Evaluasi Bus Pariwisata