Wujudkan Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Sumbang 2,5 Hektare Lahan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. dok. VIVA,,.
EmitenNews.com - Keren ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat kecil secara gratis. Politikus Partai Gerindra ini, juga mengupayakan agar tanah sitaan dari koruptor dipakai untuk program penyediaan hunian layak bagi masyarakat kecil itu.
Dalam keterangannya di Jakarta seperti dikutip Selasa (29/10/2024), Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, memulai dari dirinya untuk menunjukkan kepedulian pada masyarakat.
"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri. Pada 10 November saya akan undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha, bangunannya dan juga isinya," ujar eks politikus PDI Perjuangan tersebut.
Maruarar Sirait berharap delapan bulan lagi tanah yang disumbangkannya sudah terbangun perumahan yang dapat dibagikan secara gratis kepada masyarakat kecil di daerah tersebut.
"Nanti mungkin 10 persen TNI-Polri berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah. Jadi ada ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku agama yang ada di situ. Jadi tidak eksklusif," kata pria yang karib disapa Ara tersebut.
Perumahan tersebut juga diharapkan dapat menjadi model ekosistem yang baik dan mengetuk semua pihak untuk turut serta.
"Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistem. Jadi, saya tidak biasa hanya menyuruh, tentu walaupun sedikit contoh. Tapi contoh itu saya mulai dari saya sebagai menteri. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu juga berkenan," kata Maruarar.
Menteri Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun. Itu berarti dalam periode 2024-2029 pemerintahannya, Presiden Prabowo akan membangun 15 juta hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri PKP membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.
Di luar itu, Menteri Maruarar Sirait tengah mengupayakan menggunakan tanah sitaan dari para koruptor untuk lahan pembangunan rumah bagi masyarakat. Harapannya, harga jual menjadi lebih murah, dan terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan hal itu kepada pers, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Upaya Menteri PKP tersebut guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selama ini, pengadaan tanah merupakan salah satu komponen yang mahal dalam pembangunan perumahan untuk rakyat. Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah, atau malah gratis ke rakyat, kemudian ada material bangunan, pembangunan rumahnya juga bisa murah.
Rencananya, Menteri PKP Maruarar Sirait, akan bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh. Mereka akan membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.
Selain membuat harga hunian menjadi lebih murah, penggunaan tanah sitaan turut membuat adanya efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara.
Sebelumnya, Menteri PKP meminta lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor, agar dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil. ***
Related News
Kasus Korupsi PT Timah, Jaksa Agung Ungkap Tersangka-Saksi Tutup Mulut
Ketua MWA, UI Tangguhkan Kelulusan Program Doktor Bahlil Lahadalia
Pemerintah Salurkan Rp463T Dana Pendidikan, Meningkat 10,9 Persen
Setelah Putusan MK, Pemerintah-DPR Segera Revisi UU Ketenagakerjaan
Kejutan! Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Nyatakan Mundur
Enam Penerbangan Internasional di Bandara Lombok NTB Dibatalkan