EmitenNews.com - Hampir tiga dekade terakhir, arah pembangunan ekonomi Indonesia telah menyimpang dari cita-cita awal kemerdekaan. Masa reformasi membuat Indonesia terlalu bergantung pada pasar bebas dan impor. Padahal pada zaman orde baru di bawah rezim Presiden Soeharto impor pakan bisa ditekan. Presiden Prabowo Subianto disebutkan datang untuk mengembalikan arah perekonomian Indonesia secara baik, dan benar.

Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada Hari Ritel Nasional, Selasa (11/11/2025).

"Bapak-bapak tahu, 28 tahun memang kita ini dirusak betul-betul. Saya berani katakan  itu. Sekarang kita impor gandum 13 juta ton per tahun, pakan kita pindah ke gandum, kita nggak bisa bikin, kita nggak bisa tanam. Kita impor gula 6 juta, kita impor kedelai 3 juta. Dulu Pak Harto bisa produksi kedelai 2 juta per tahun. Kita impor garam 2,8 juta, kita impor jagung 3 juta, kita impor beras tahun lalu 4,5 juta," kata Ketua Umum PAN yang karib disapa Zulhas itu.

Zulhas menyoroti kondisi sektor pangan dan industri dalam negeri yang kini banyak bergantung pada impor. Menurutnya, kondisi ini membuat ekonomi nasional rapuh dan mudah dipengaruhi modal asing.

"Kita mau gagal dari mana? Ritel mau gagal dari mana, wong hasil di ritel dari impor semua. Apalagi minyak, minyak produksi turun terus, 70-80% kita impor semua," ujarnya.

Zulhas menyebutkan, situasi yang rusak itu, merupakan dampak dari sistem ekonomi pasar bebas dan politik liberal yang berjalan selama 28 tahun terakhir.

"Kita udah 28 tahun reformasi, semua yang kita lakukan itu ekonomi pasar bebas, politik sangat liberal. Tentu kalau pasar bebas, politiknya liberal, pasti semua akan dipengaruhi oleh modal, dan sebagainya, neolib dan lain-lain. Modal segalanya, karena kita pasar bebas, itu 28 tahun," jelasnya.

Bagusnya, menurut Zulhas arah kebijakan ekonomi kini mulai dikoreksi setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan ini menjadi langkah besar untuk mengembalikan Indonesia pada prinsip ekonomi Pancasila.

"Setelah Pak Prabowo terpilih, ini dikoreksi. Karena itu kebijakan mendasar, besar, luas, dan berdampak signifikan. Karenanya nggak mudah. Saya perlu jelaskan karena perlu dipahami, nggak separuh-separuh nanti paham salah atau salah paham," tegasnya.

Zulham kemudian meminta masyarakat memahami bahwa perubahan besar seperti ini membutuhkan waktu dan proses penyesuaian. Melalui koreksi kebijakan ini, Zulhas optimistis Indonesia bisa kembali menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kekuatan modal. ***