EmitenNews.com - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto jelas: semua desa Indonesia harus teraliri listrik. Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan anggaran yang dibutuhkan untuk program akses listrik seluruh wilayah Indonesia kurang lebih sebesar Rp63 triliun. Pembiayaannya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (30/10/2025), Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral M. Pradana Indrasaputra mengungkapkan pada tahun 2029 semua wilayah di Indonesia akan mendapatkan akses listrik. Tidak terkecuali wilayah 3T (terdepan, terpencil, terluar).

"Biayanya lumayan. Itu kurang lebih Rp63 triliun. Kami sudah perhitungkan, itu lebih ke 1,2 juta pelanggan," katanya dalam acara Road to Hari Tambang 2025 CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Kementerian ESDM akan memfokuskan anggaran sebanyak itu, untuk memperluas jaringan listrik, membangun infrastruktur pendukung, serta membantu masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan sambungan listrik baru. Sejauh ini, masih ada ribuan wilayah yang belum menikmati listrik. 

Program listrik yang akan dibiayai menggunakan dana APBN itu, ditargetkan rampung dalam empat tahun mendatang.

"Kurang lebih 10 ribu, terdiri atas 5 ribuan desa, 5 ribuan dusun yang belum terlistriki di seluruh Indonesia," katanya.

Saat ini pemerintah fokus dalam pemerataan akses listrik dalam program lima tahun mendatang.

Pertama, salah satu yang pemerintah utamakan dalam 5 tahun ke depan itu adalah Lisdes (Listrik Desa) sama BPBL namanya. Jadi Listrik Desa dan Bantu Pasang Listrik Baru.

Pada akhir Juni 2025, Presiden Prabowo didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan, yang terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pembangkit yang diresmikan tersebut, tersebar di 15 provinsi dengan total kapasitas mencapai 379,7 Megawatt.

Data yang ada menyebutkan, hingga pertengahan 2025, tahap konstruksi dan commissioning untuk proyek-proyek PLTS perdesaan telah berjalan dan sambungan perdana telah dinikmati oleh ribuan rumah tangga. 

Rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99,83% pada akhir 2024, sehingga Lisdes 2025-2029 difokuskan menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik.

Targetnya mencakup ribuan desa dan dusun yang hingga belum teraliri listrik

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk segera menyelesaikan persoalan elektrifikasi desa. Khususnya dalam waktu lima tahun ke depan. Target tersebut mencakup ribuan desa dan dusun yang hingga kini belum teraliri listrik. 

"Kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum, 4.400 dusun tambahin 68 titik yang lain. Nah target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar 5 tahun harus selesai itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menkeu," ujar Bahlil Lahadalia, Kamis (31/7/2025), usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan (ketika itu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat hingga kuartal I-2025, sebanyak 10.068 lokasi atau desa belum teraliri listrik dari PT PLN (Persero). Adapun dari jumlah lokasi tersebut setidaknya terdapat 1.287.164 rumah tangga yang belum tersentuh listrik.

Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dari 10.068 desa yang belum terlistriki tersebut, tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Jisman Hutajulu rumah tangga belum berlistrik itu ada 1,287 juta rumah tangga, yang berada di Aceh, Sumut dan seterusnya.