EmitenNews.com - Kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Solar untuk tahun 2022 terancam habis Oktober-November mendatang. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak pemerintah memprioritaskan penambahan kuota BBM subsidi itu, ketimbang melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Provinsi Kalimantan Timur, dan membiayai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam penilaian Mulyanto, saat ini, ketersediaan BBM subsidi murah lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang dua proyek tersebut. Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung, anggota Fraksi PKS, menilai akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun.


"Kalau ada pengeluaran yang tidak perlu, disetop saja. Itu pandangan kami. Misalnya, IKN Nusantara, kalau tidak perlu, hentikan. Kereta Cepat kenapa harus tergesa-gesa gitu," ujar Mulyanto dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk Untung Rugi Subsidi BBM, Jakarta, Sabtu (6/8/2022).

Menurut Mulyanto, memastikan keberlanjutan program subsidi BBM juga merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Saat, kata politikus PKS ini, masyarakat tengah dihadapkan terhadap kenaikan berbagai jenis bahan pangan atau sembako. "Jadi, pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Itu prioritaskan."


Seperti diketahui Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengingatkan, kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun Solar untuk tahun 2022 berpotensi habis antara Oktober dan November 2022. Rasio penyaluran Pertalite dan Solar telah mencapai 50 persen lebih dari kuota yang ditetapkan pemerintah di 2022.

"Oktober atau November 2022, bisa sudah tidak ada lagi Pertalite dan Solar. Kecuali ada kebijakan untuk menambah kuota BBM subsidi," kata anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam acara yang sama.

Volume penyaluran BBM subsidi jenis Solar mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) hingga Juni 2022. Sementara kuota solar subsidi dipatok sebesar 14,9 juta KL.


Realisasi penyaluran Pertalite per Juni sudah menembus 14,2 juta KL. Padahal, kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta KL. Karena itu, BPH Migas berharap kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang tengah disusun bisa segera diselesaikan. Dengan begitu, BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal dalam mengatur distribusi BBM subsidi. ***