EmitenNews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menyampaikan realisasi APBN hingga 31 Januari 2026 yang menunjukkan kinerja solid dan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp172,7 triliun atau setara dengan 5,5% dari target APBN, tumbuh positif sebesar 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).

Pertumbuhan pendapatan ini didorong oleh kuatnya penerimaan perpajakan serta mulai pulihnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara khusus, Menkeu menyoroti pertumbuhan pajak yang melonjak signifikan sebesar 30,7% pada bulan Januari lalu.

"Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Ditjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus," ujar Menteri Keuangan dalam paparan Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (23/2).

Dari sisi belanja negara, pemerintah melakukan akselerasi besar-besaran dengan realisasi mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9% dari pagu APBN. Angka ini tumbuh tinggi sebesar 25,7% (yoy), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak triwulan pertama.

Terkait postur fiskal, posisi defisit APBN per akhir Januari 2026 berada di angka Rp54,6 triliun atau hanya 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menegaskan bahwa angka defisit tersebut masih sangat terkendali dan sesuai dengan desain APBN 2026. Sementara itu, keseimbangan primer mencatatkan defisit sebesar Rp4,2 triliun, yang menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap pruden atau berhati-hati.

Untuk mendukung kebutuhan anggaran, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp105,1 triliun (15,2% dari target). Pembiayaan ini dilakukan secara terukur dan antisipatif guna menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan nasional.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," tutup Menkeu.(*)