EmitenNews.com - Setelah 7 pekan nyaris tanpa jeda berkubang di zona merah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya menunjukkan taji perlawanan. Pada penutupan perdagangan Selasa (9/6/2026), indeks melonjak 404 poin atau 7,57% ke level 5.722, bangkit dari titik terendah tahun ini di 5.317 yang tercatat sehari sebelumnya (8/6/2026).

Penguatan ini terjadi di tengah sentimen pertemuan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan Danantara, Himbara, BPJS, dan Asuransi BUMN di kompleks parlemen Senayan Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Mereka membahas rencana buyback saham BUMN Himbara.

Merespons dinamika tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersenada mencatat 65 emiten telah membantu stabilisasi pasar dan telah menyiapkan dana buyback saham tanpa RUPS senilai Rp65,34 triliun sejak Maret 2025 hingga 18 Mei 2026.

“OJK menyambut baik perhatian dan dukungan berbagai pemangku kepentingan terhadap perkembangan pasar modal Indonesia. Koordinasi dan dukungan yang dilakukan menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pasar modal dan memperkuat kepercayaan investor di tengah dinamika pasar yang terjadi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam keterangannya Selasa (9/6/2026).

Hasan membeberkan buyback jadi salah satu jalan tengah bagi emiten menunjukkan keyakinan terhadap prospek perusahaan.

“Dalam rangka menjaga stabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor, OJK telah mengambil berbagai langkah kebijakan, termasuk pemberian fleksibilitas pelaksanaan buyback saham tanpa persetujuan RUPS dalam kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan, dengan jumlah maksimum sebesar 20% dari modal disetor (POJK 13 Tahun 2023),” ujarnya.

Dia memaparkan, dari alokasi Rp65,34 triliun, sudah terealisasi Rp17,12 triliun atau 30,25% oleh 64 emiten. Selanjutnya, saat ini masih terdapat 7 Emiten yang masih dalam periode buyback tanpa RUPS dengan perkiraan nilai sebesar Rp5,76 triliun.

“Ke depan, OJK akan terus memonitor dan merespons perkembangan pasar secara cermat serta memastikan bahwa seluruh aktivitas di pasar modal berlangsung secara teratur, wajar, efisien, dan transparan,” pungkasnya. ***