EmitenNews.com - Kabinet ‘gemoi’ Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto bakal membebani APBN. Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi kabinet gemuk, yang mencapai 49 kementerian, dan badan, itu akan memboroskan anggaran negara hingga Rp1,95 triliun. Prabowo telah memanggil total 108 tokoh yang akan menjabat menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga dalam kabinet kerja pemerintahannya nanti. Mereka telah mengikuti pembekalan selama dua hari di Hambalang, Bogor.

Informasi yang ada menyebutkan, beberapa kementerian disebutkan bakal memiliki lebih dari dua wamen. Antara lain, Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam keterangannya Kamis (17/10/2024), Peneliti Celios Galau D Muhammad mengatakan pembagian jabatan ini berpotensi menciptakan pemborosan anggaran yang signifikan. Semakin banyak menteri, wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung.

“Termasuk pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ucap Galau D Muhammad menggambarkan kegalauannya.

Seluruh tanggungan anggaran itu, akan semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo utang dan turunnya penerimaan pajak.

Analisis Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama lima tahun ke depan akibat koalisi gemuk Prabowo-Gibran. Angka itu belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor atau gedung lembaga baru.

Celios menghitung, estimasi pembengkakan anggaran tersebut berdasarkan asumsi perhitungan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp150 juta per bulan, gaji dan tunjangan wamen sebesar Rp100 juta per bulan, dan anggaran operasional yang diasumsikan Rp500 juta per bulan per menteri dan wakil menteri.

Bandingkan dengan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin (2019-2024) yang memiliki ‘hanya’ 34 menteri dan 17 wamen, perhitungan gaji dan tunjangan menteri mencapai Rp61,2 miliar per tahun. Lalu, gaji dan tunjangan wamen Rp20,4 miliar per tahun, dan anggaran operasional menteri dan wamen mencapai Rp306 miliar per tahun. Total estimasi biaya untuk kabinet Jokowi sebesar Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara itu, kabinet Prabowo-Gibran yang diasumsikan memiliki 49 menteri dan 59 wamen, perhitungan gaji dan tunjangan menteri diasumsi sebesar Rp88,2 miliar per tahun. Lalu, gaji dan tunjangan wamen Rp70,8 miliar per tahun, anggaran operasional menteri dan wamen sebesar Rp648 miliar per tahun. Jika ditotal, estimasi biaya untuk kabinet Prabowo-Gibran sebesar Rp777 miliar per tahun.

Artinya, estimasi peningkatan anggaran dari Jokowi ke era Prabowo mencapai Rp389,4 miliar per tahun. Maka peningkatan anggaran dalam lima tahun 2024-2029 mencapai Rp1,947 triliun.

Analisis Celios menunjukkan mayoritas nama yang dipanggil mengisi kabinet berasal dari politisi dengan proporsi 55,6 persen atau 60 dari 108 kandidat.

Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7 persen atau 17 dari 108 calon, kemudian disusul kalangan TNI/Polri 8,3 persen, pengusaha 7,4 persen, tokoh agama 4,6 persen, dan selebiriti 2,8 persen. Hanya 5,6 persen yang berasal dari kalangan akademisi.

Satu hal, Celios juga melihat pengisian jajaran kabinet juga sarat dengan kepentingan balas budi politik yang memprioritaskan aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Setidaknya, 30 kandidat yang tercatat aktif dalam TKN. Secara akumulatif, 72 persen dari jumlah kandidat merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 kemarin.

Dengan data itu, Celios menganalis hal itu mengindikasikan bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajang balas budi politik. 

Celios juga mencatat bahwa kabinet yang mengisi posisi strategis tersebut juga tidak inklusif. Hanya ada 10 kandidat perempuan atau 9,3 persen di antara 98 kandidat laki-laki yang mendominasi sekitar 90,7 persen. ***