1. Transparansi Lahan Wajib untuk Emiten - Emiten berbasis sumber daya harus dipaksa mengungkap peta konsesi, izin, dan status tutupan lahan secara aktual, bukan narasi ringkas di laporan keberlanjutan.

2. Audit Independen atas Klaim ESG - Offset karbon, restorasi, dan zero-deforestation memerlukan verifikasi lapangan berbasis metodologi.

3. Integrasi Risiko Iklim ke dalam Valuasi - Banjir dan longsor Sumatera mengindikasikan risiko ekologis adalah risiko keuangan. Model valuasi harus memasukkan risiko DAS, degradasi hutan, dan kemungkinan bencana.

4. Moratorium Izin di Hulu Sungai Kritis - Ini bukan hanya isu aktivisme, melainkan isu risk management. Hulu DAS yang rusak adalah ancaman langsung terhadap manusia, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi lokal.

Pasar modal harus mengakui bahwa lingkungan bukan sekedar variabel eksternal, melainkan variabel fundamental.

Indonesia: Dari Retorika Hijau Menuju Kredibilitas Hijau?

COP30 memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menegosiasikan diri sebagai pemimpin iklim dunia. Namun reputasi itu tidak akan bertahan jika tragedi seperti di Aceh, Sumut, Sumbar terus berulang, sedangkan entitas bisnis dan pembuat kebijakan tetap mempertahankan narasi hijau yang tidak berdasar.

Krisis Sumatera menjadi cermin brutal, retorika dan kenyataan beradu keras. Jika Indonesia serius ingin menjadi negara rujukan dalam transisi hijau, maka greenwashing harus diakhiri dan green accountability harus mulai ditegakkan.

Bukan untuk menyenangkan investor global. Bukan karena tuntutan COP30. Tetapi karena hidup jutaan warga bergantung pada keputusan yang diambil hari ini.***