EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo mengkritik komitmen negara maju dalam menanggulangi perubahan iklim. Selama ini negara-negara maju hanya menjanjikan pemberian pendanaan iklim untuk negara berkembang dalam memerangi perubahan iklim. Tetapi, sejauh ini tanpa ada bukti konkret untuk merealisasikan komitmen tersebut. 

 

"Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate US$100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss and damage (atas konsekuensi perubahan iklim)," kata Presiden Jokowi di hadapan para pemimpin negara G20 dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India, di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023).  

 

Janji manis itu mengemuka dalam KTT G20 di Bali pada November 2022. Saat itu,  Amerika Serikat dan negara maju lain yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) telah menyatakan komitmen. Mereka berjanji lewat program pendanaan kemitraan transisi energi yang adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan total dana sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp307 triliun (kurs Rp15.381).

 

Kita tahu sampai penyelenggara KTT 2023 di India, seluruh dana itu tak kunjung cair ke tangan pemerintah Indonesia. Masuk akal kalau Jokowi mengingatkan, karena hanya sebatas janji manis, retorika tanpa bukti nyata.

 

Presiden Jokowi menegaskan saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi untuk mempercepat penurunan emisi di dunia. Peningkatan suhu bumi diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan. Jokowi menyatakan, bumi kita tengah sakit. Ia mencontohkan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan.

 

"Kami negara berkembang sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” tambah Jokowi.

 

Pada bagian lain pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan, pentingnya penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek hijau yang membutuhkan investasi amat besar. 

 

“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Skema JETP ini harus diperluas dan diperbesar,” kata Presiden Joko Widodo. ***