EmitenNews.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggenjot pemanfaatan biogas sebagai solusi alternatif energi mandiri bagi masyarakat kampung. Sejak 2012, Dinas ESDM Kaltim telah memfasilitasi pembangunan 575 unit biogas memanfaatkan limbah ternak sapi. Sasarannya mengantisipasi ancaman kelangkaan energi global akibat eskalasi perang di kawasan Timur Tengah.

"Fasilitas biogas yang telah diberikan di sejumlah desa harus dimanfaatkan maksimal dan dikelola berkelanjutan agar memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian energi desa," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto di Samarinda, Jumat (10/4/2026).

Bambang menyebutkan, pemanfaatan energi terbarukan ini memegang peran penting di tingkat daerah. Sasarannya mengantisipasi ancaman kelangkaan energi global akibat eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Sejauh ini, Dinas ESDM Kaltim telah memfasilitasi pembangunan 575 unit biogas memanfaatkan limbah ternak sapi. Pengembangan biogas ini telah berlangsung sejak tahun 2012.

Salah satu percontohan penerapan teknologi ini berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengelolaannya dijalankan langsung oleh Kelompok Tani Agro Lestari.

Instalasi pengolahan limbah ternak di desa tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar mencapai 17 meter kubik dan mampu menampung hingga 20 gerobak kotoran sapi.

Kumpulan kotoran sapi tersebut kemudian diolah secara intensif melalui reaktor khusus untuk menghasilkan pasokan energi gas murni, pupuk organik cair, serta pupuk kandang padat.

"Masyarakat setempat kini menggunakan hasil olahan gas itu untuk mendukung kebutuhan rumah tangga harian seperti menyalakan kompor, alat penanak nasi, hingga penerangan lampu," kata Bambang.

Yang menggembirakan, distribusi energi mandiri ini,menjadi lebih luas dan praktis karena dapat disalurkan secara aman kepada rumah-rumah warga sekitar menggunakan kantong penyimpan biogas.

Ketua Kelompok Tani Agro Lestari Zazuli bersyukur atas dukungan pemerintah yang membantu warga memenuhi kebutuhan bahan bakar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi limbah.