EmitenNews.com - Hasil uji lapangan pemerintah menunjukkan ada lebih dari 2 juta warga yang tidak layak menerima bantuan sosial. Dari pengecekan selama lima hari terakhir, menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ditemukan jutaan nama penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria. 

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengemukakan hal tersebut dalam keterangannya yang dikutip Kamis (30/10/2025).

“Per hari ini, itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Iitu inisiatif daerah ya, tetapi memang kami hari-hari ini dilakukan uji lapangan,” kata Gus Ipul, di Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

Proses verifikasi dilakukan secara langsung di lapangan oleh pendamping sosial serta pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Pengecekan itu untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat bansos.

“Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, ke kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa data-data yang kami kirim itu memang sesuai fakta di lapangan,” ujar Wagub Jawa Timur itu.

Verifikasi penting dilakukan, kata Gus Ipul, karena terdapat lebih dari 15 juta penerima manfaat baru yang datanya masih perlu divalidasi agar bantuan sosial tepat sasaran.  Ia menyebutkan, ada penerima manfaat baru yang jumlahnya lebih dari 15 juta. Yang ini perlu kita pastikan.

Kemensos mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif bekerja sama dalam proses verifikasi dan validasi data ini. “Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik, sehingga kita dalam waktu yang tidak terlalu lama memperoleh data balikan.”

Seluruh langkah tersebut, menurut Mensos, merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Data balikan ini menjadi informasi yang sangat penting untuk diteruskan ke BPS untuk dilakukan verifikasi dan validasi.”

Penyaluran BLT Rp900 Ribu diberikan secara bertahap kepada penerima

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp900.000 mulai dilakukan, pada Senin (20/10/2025). Bantuan tersebut diberikan secara bertahap kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia. BLT tersebut sudah disalurkan kepada 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Jadwal sudah mulai hari ini bertahap. Mulai hari ini sudah bisa. Hari ini yang lewat Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tersalur ke 8 juta lebih,” ujar Gus Ipul, di kantor Kementerian Sosial, Senin. 

BLT senilai Rp300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember 2025 diluncurkan hari ini, dan termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

Penyaluran BLT ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang mencakup kelompok Desil 1 hingga Desil 4, yaitu lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. 

Mekanisme penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama, yakni melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pengambilan di kantor pos itu ada dua. Ada yang bisa datang ke kantor pos, ada juga yang diantar. 

“Bagi yang bisa datang, ya datang. Tapi, yang tidak bisa, akan didatangi langsung,” ucap Gus Ipul. 

Bagi penerima yang mendapatkan BLT melalui bank Himbara, proses penyaluran membutuhkan waktu lebih lama karena penerima harus membuka rekening terlebih dahulu. Perlu waktu, perlu pembagian kartu, segala macam. Tapi, kalau lewat PT Pos akan bisa lebih cepat. ***