EmitenNews.com - Pemerintah memilih jalur diplomasi sebagai solusi saling menguntungkan dengan menafikan langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal yang mulai diterapkan Amerika Serikat, Rabu (9/4/2024). Pemerintahan Donald Trump akan mengenakan tarif perdagangan 32 persen atas RI. Indonesia juga mengajak negara-negara ASEAN untuk menyusun langkah menghadapi kebijakan Paman Trump itu.

Kepada pers, Senin (7/4/2025), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan. Jalur diplomasi dinilai lebih masuk akal untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.

Indonesia menilai jalur diplomasi sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.

Meski begitu, Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.

“Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujar Menko Ekonomi Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuannya dengan pelaku usaha, Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan beberapa paket negosiasi. Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

“Karena TIFA secara bilateral ditandatangani 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong revitalisasi berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kemudian, kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

Solusi ketiga yang akan Indonesia sodorkan adalah meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas.

Keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

“Terkait tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, bagaimana dengan impor ekspor kita yang bisa sampai USD18 miliar diisi dengan produk-produk yang kita impor. Termasuk gandum, katun bahkan juga salah satunya adalah produk migas,” ujar Airlangga Hartarto.

Indonesia surplus perdagangan dengan Amerika Serikat USD14,34 miliar

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, Indonesia surplus perdagangan dengan AS sebesar USD14,34 miliar pada 2024.

Sesuai komoditasnya, surplus Indonesia dari AS paling besar dari mesin dan perlengkapan elektrik senilai USD4,18 miliar pada tahun lalu. Disusul pakaian dan aksesori pakaian senilai USD2,84 miliar dan alas kaki senilai USD2,39 miliar.

Presiden Trump memang mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia sebesar USD17,9 miliar pada 2024.

Dalam kerangka menyikapi kebijakan Trump itu, Menko Airlangga menambahkan bahwa diplomat Indonesia telah menjalin komunikasi dengan U.S Trade Representative (USTR). Saat ini USTR tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Indonesia harus melakukan mitigasi terhadap kebijakan Presiden Donald Trump guna menjaga surplus perdagangan dengan Amerika Serikat.