EmitenNews.com - Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 dalam inceran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Provinsi yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi itu, siap menawarkan 46 proyek pekerjaan, berbagai potensi investasi, hingga kawasan industri yang berstatus siap pakai (clean and clear) dalam kegiatan yang akan digelar pada 9-10 Juli dan 14-17 Oktober mendatang.

Dalam keterangannya seperti ditulis Antaranews, Selasa (23/6/2026), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik menjelaskan dalam forum SIBS pada 9-10 Juli 2026 di Bandung, Pemprov Jabar membawa komitmen besar. Ada 46 proyek strategis dari sembilan hingga 12 sektor unggulan, yang ditawarkan untuk investor.

Sebanyak 46 proyek pada sektor unggulan tersebut, meliputi Kedirgantaraan-Perkeretaan-Otomotif (kawasan Kertajati, Patimban, LRT Bandung), Industri Kreatif. Kemudian, Utilitas Energi dan Energi Terbarukan (Waste-to-Energy TPPAS Regional Cirebon Raya), Kawasan Industri (Kawasan Industri Majalengka), Teknologi (Start-up Agrivision).

Lainnya, Pariwisata Kesehatan (Sari Medika Resort), Agrikultur (Tasikmalaya Palm Sugar Industry Center), Infrastruktur (Sistem Penyediaan Air Patimban), dan proyek pada sektor hilirisasi.

"Proyek-proyek tersebut dirancang sangat presisi untuk memikat pasar regional dari sektor kedirgantaraan, teknologi, energi, hingga hilirisasi," kata Dedi Taufik.

Di luar 46 proyek yang siap ditawarkan dalam ajang itu, Pemprov Jabar juga akan menjajakan 44 kawasan industri yang dipastikan siap pakai (clean and clear) dari segala aspek. Termasuk jaminan keamanan penuh dari praktik pungutan liar (pungli) maupun premanisme yang tersebar di Bekasi, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Subang, Indramayu, Majalengka dan Sumedang.

24 Kawasan Industri Telah Difasilitasi Kemudahan Regulasi yang Ekstrem

Menariknya, dari 44 kawasan itu, Dedi mengatakan sebanyak 24 kawasan industri di antaranya kini telah difasilitasi skema KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) sebagai kemudahan regulasi yang ekstrem.

Dengan fasilitas ini, investor yang masuk kawasan tidak perlu lagi mengantre panjang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejenisnya. Mereka bisa langsung membangun, karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) utamanya sudah diselesaikan oleh pemerintah.

Mengatasi isu premanisme dan intervensi organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal yang sempat menghambat proyek seperti pabrik VinFast, Dedi menegaskan Jabar kini mengambil tindakan represif dan preventif secara digital.