EmitenNews.com - Indonesia bertekad menjadi pusat ekonomi syariah (eksyar) dunia pada 2029. Kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat rantai nilai halal, pembiayaan syariah yang inklusif dan adaptif, serta peningkatan literasi dan inklusi eksyar yang berakar pada nilai-nilai luhur Islam menjadi kunci dalam mewujudkan ikhtiar tersebut.

Hal ini mengemuka dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: Refleksi Kemerdekaan RI Tahun 2025 bertema 'Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia' di Jakarta (13/8).

Acara dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 sekaligus tokoh eksyar nasional, K.H Ma'ruf Amin, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Rachmat Pambudy, dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas.

Dalam sesi Leaders Insight, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan enam inisiatif strategis nasional guna mendukung transformasi eksyar. Inisiatif pertama, Gerbang Santri (Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal) untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren sehingga dapat menjadi bagian dari rantai ekosistem halal.

Kedua, JAWARA Ekspor (Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor), untuk meningkatkan ekspor produk halal dengan membangun integrasi sistem informasi pendukung ekspor halal, sinergi penguatan akses pasar, dan penguatan kerja sama internasional sektor perdagangan produk halal.

Ketiga, yaitu GEMA Halal (Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal), dilakukan untuk mengakselerasi rantai nilai halal, melalui peningkatan produk bersertifikasi halal. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah, Bank Indonesia juga menggagas inisiatif keempat dan kelima, yaitu SAPA Syariah (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah) dan KANAL ZISWAF (Kolaborasi Nasional Pengembangan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).

Adapun inisiatif keenam, LENTERA EMAS (Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah menuju Indonesia Emas) difokuskan pada berbagai program literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Menkeu menekankan pentingnya sektor keuangan syariah yang kuat untuk mendukung komitmen Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. "Pangsa aset keuangan syariah yang saat ini mencapai sebesar 51,42%, perlu terus ditingkatkan terutama pada instrumen keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan seperti SUKUK hijau dan cash waqf - linked Sukuk (CWLS)," kata Sri Mulyani.

Anwar Abbas menegaskan bahwa eksyar merupakan manifestasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, MUI berkomitmen untuk meningkatkan daya saing industri dan UMKM halal, mendorong ekspor produk halal berdaya saing global, memperkuat ekosistem halal termasuk percepatan sertifikasi halal, memperluas peran keuangan syariah dalam mendukung perekonomian nasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) untuk pelindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat.

Sejalan dengan itu, Ma'ruf Amin memaparkan tiga langkah strategis untuk memperkuat eksyar Indonesia. Pertama, menginisiasi pembentukan Undang-Undang eksyar sebagai landasan hukum dalam menavigasi arah pengembangan eksyar di Tanah Air.

Kedua, meningkatkan literasi eksyar dan memperdalam inklusi keuangan syariah agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ketiga, memperkuat kelembagaan, yang salah satunya telah diwujudkan melalui transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Eksyar.

Upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat eksyar dunia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Indonesia telah mampu menjadi rujukan dunia, khususnya pada sektor modest fashion, makanan halal, dan pariwisata ramah muslim.

Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 menunjukkan Indonesia saat ini menduduki peringkat tiga dalam ekosistem eksyar global. Capaian ini diharapkan terus meningkat seiring dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) syariah yang diharapkan mencapai 56,11% pada 2029.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menjadi fokus prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2025 – 2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, serta visi besar AstaCita menuju Indonesia Maju.(*)