Jubir Satgas Covid-19 Jelaskan Beda Vaksin Booster dengan Dosis Tambahan

EmitenNews.com - Pemerintah memutuskan program vaksinasi booster resmi dimulai besok, Rabu (12/1/2022). Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, terdapat kekeliruan di masyarakat terkait istilah vaksin booster dengan vaksin dosis tambahan (additional dose). Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan vaksin dosis ketiga ini, gratis untuk seluruh masyarakat. Prioritasnya, kalangan lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam konferensi pers secara daring, Selasa (11/1/2022), Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, menjelaskan, vaksin booster berbeda dengan vaksin dosis tambahan.
"Vaksinasi booster adalah upaya lanjutan dari vaksinasi primer. Vaksin booster diberikan untuk populasi yang telah menjalani vaksinasi primer (dosis penuh) di saat imunitas dan proteksi klinis telah menurun di populasi. Tujuan dari vaksinasi booster untuk meningkatkan antibodi yang mengalami penurunan sejak 6 bulan pascavaksinasi,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Sedangkan vaksinasi dosis tambahan (additional dose) adalah vaksinasi lanjutan yang dibutuhkan apabila imunitas individu tidak terbentuk dengan cukup setelah vaksinasi primer. Umumnya ditemukan pada penderita gangguan kekebalan tubuh.
Vaksinasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan jenis vaksin yang sama (homolog) atau dengan jenis vaksin berbeda dari vaksin primer (heterolog). Hasil kajian BPOM, terdapat lima jenis vaksin yang telah mendapatkan emergency use authorization (EUA), yaitu Sinovac, Pfizer, Astrazeneca yang disuntikkan secara homolog maupun heterolog dan penggunaan vaksin Zifivax secara heterolog.
Selain itu, ada beberapa jenis vaksin yang sedang melakukan uji klinis dan akan diputuskan beberapa hari kemudian mengenai penerimaan EUA. Hal ini bertujuan untuk menambah dosis vaksinasi booster.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemberian vaksin booster akan diprioritaskan kepada kalangan lanjut usia (lansia) serta kelompok rentan. Presiden memastikan, semuanya gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bisa didapatkan di fasilitas kesehatan pemerintah. ***
Related News

Dalami Kasus Korupsi di LPEI, KPK Periksa Lima Orang Saksi

Menteri Meutya akan Atur 1 NIK Maksimal 3 SIM Card, Ini Alasannya

Dinilai Hentikan Kasus Korupsi Kuota Haji Eks Menag, KPK Digugat

Kasus Suap, Pemilik Sugar Group dan Ketua MA Sunarto Dilaporkan ke KPK

Korban PHK Bisa Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan, Ini Ketentuannya

Rachmat Gobel Ungkap tak Impor Gula Saat jadi Mendag 2014-2015