EmitenNews.com - Ini bentuk dukungan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia dalam gerakan transisi energi. Kadin membentuk Carbon Market Hub sebagai komitmen mendukung realisasi transisi energi yang didorong pemerintah pada Presidensi G20 Indonesia 2022.


Seperti diketahui transisi global menuju energi baru terbarukan, nol emisi, dan digitalisasi ditargetkan paling lambat tahun 2060. Pada 2025 Pemerintah Indonesia menetapkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan mencapai 23 persen untuk pembangkit listrik.


Dalam keterangannya Selasa (26/4/2022), Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan Carbon Market Hub merupakan satu dari setidaknya dua inisiatif yang ditargetkan B20 dalam Presidensi G20 Indonesia.


"Ini dilakukan setidaknya melalui dua inisiatif yaitu upaya pembentukan Carbon Market Hub di Indonesia serta inisiatif blended finance untuk transisi energi hijau. Ini sedang kami upayakan di B20 menjadi legacy outcome," kata Ketua B20 itu.


Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan dalam kemitraan energi hijau di sektor transportasi, Kadin mendukung suksesnya program biofuel nasional dan pengembangan Electrik Vehicle (EV). Program-program tersebut akan ditambahkan dengan upaya lain. Misalnya kerja sama pendanaan pertumbuhan bauran energi terbarukan di Indonesia. Selain itu juga akan diupayakan secara bertahap, tidak lagi menggunakan pembangkit listrik tenaga fosil.


Untuk itu Kadin juga siap melakukan kampanye dan mencari mitra dari negara-negara anggota G20. Langkah itu dilakukan guna mendukung percepatan transformasi moda udara, darat dan laut ke digital, atau elektrik, sebagai upaya mengurangi penggunaan energi fosil.


Menurut Shinta, pentingnya kolaborasi dunia usaha secara global untuk mendukung transisi energi. Isu tersebut harus dilakukan oleh semua negara tanpa kecuali, agar bisa menekan efek negatifnya terhadap perubahan iklim, keberlangsungan ekonomi dan lingkungan hidup.


"Dalam Business 20 (B20) Indonesia khususnya, kami mendorong adanya kolaborasi lebih dalam antara negara maju dan berkembang. Baik dari segi pendanaan maupun kerja sama teknologi dan manpower. Baik melalui investasi, perdagangan, exchange dan lainnya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani. ***