EmitenNews.com - Para pengusaha nakal, bersiaplah menerima sanksi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang akan diperiksa terkait pengemplangan pajak. Total potensi kebocoran pajaknya mencapai Rp4 triliun sampai Rp5 triliun.

"Saya punya list 40. Baru diperiksa satu," ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Gedung Juanda, Jakarta pada Jumat (28/8/2026).

Penelusuran tim Kementerian Keuangan menemukan, total potensi pajak yang bocor perusahaan tersebut kurang lebih Rp4 triliun sampai Rp 5 triliun.

"Dari sektor industri baja yang tidak beroperasi sesuai aturan seperti beberapa dari perusahaan China potensinya bisa lebih dari Rp5 triliun. Dari sektor bahan bangunan yang pola kerjanya sama, potensinya juga lebih dari Rp5 triliun," kata Purbaya lagi.

Masalahnya tidak bisa dibiarkan. Karena itu, Purbaya memastikan akan berupaya membereskan masalah pengemplangan pajak yang teridentifikasi sejak awal tahun tersebut

"Tahun depan masalah ini akan kita selesaikan agar penerimaan negara lebih baik dan perusahaan nasional bisa lebih kompetitif. Perusahaan baja nasional kan saat ini tidak bisa bersaing karena tertekan," ujar Purbaya.

Kendala penanganan masalah kepatuhan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk sektor bisnis dari China itu belum mampu tertangani tuntas pada tahun ini. Diakui penanganan di direktorat terkait, lamban.

Terkait Erat dengan Praktik Impor Bodong

Purbaya menganggap, modus utama pengemplang pajak di dua sektor itu terkait erat dengan praktik impor bodong yang bisa dengan bebas diperdagangkan di dalam negeri. Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu menyebutkan, banyak juga praktik impor bodong untuk barang-barang yang kemudian dijual di tempat umum. 

“Jumlah barangnya sangat banyak kalau saya sebutkan satu per satu nanti jadi rumit. Selama ini penanganannya belum terlalu serius, dan saya akan membereskan hal tersebut," tegasnya.