Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK, KPK Kembali Periksa 2 Anggota DPR
:
0
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dok. KPK.
EmitenNews.com - Dua anggota DPR RI kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya, Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG), diperiksa dalam kasus korupsi penyaluran dana tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Meski sudah jadi tersangka, mereka menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (2/9/2025), mengungkapkan, ST, dan HG, anggota Komisi XI DPR 2019–2023, diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, kawasan Kuningan, Jakarta.
Budi Prasetyo mengonfirmasi pemanggilan tersebut merupakan yang kedua bagi Satori dan Heri Gunawan pada pekan ini.
Satori maupun Heri Gunawan yang saat ini kembali terpilih sebagai anggota DPR RI (2024-2029) diperiksa sebagai saksi kasus tersebut, bukan tersangka.
Selasa ini, KPK juga memanggil 12 orang saksi untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Cirebon, Jawa Barat.
Mereka, adalah MN selaku Staf Administrasi Komisi XI DPR RI, NN selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Fadilah Panongan Palimanan sekaligus perangkat Desa Panongan.
Berikutnya, AJ Ketua Pengurus Yayasan As Sukiny sekaligus guru di SMPN 2 Palimanan, dan MFH Junior Relationship Officer Consumer Bank BJB cabang Sumber.
Kemudian SAF Teller Bank BJB cabang Sumber, AM Ketua Pengurus Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, AA Bendahara Yayasan Al Fadila Panongan, dan DS Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera sekaligus Staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Cirebon.
Selanjutnya DI Tenaga Ahli Satori, F Bendahara Yayasan Abhinaya Dua Lima, IK Ketua Pengurus Yayasan Al Fairuz Panongan sekaligus guru di Man 2 Cirebon, serta J Ketua Pengurus Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan sekaligus Staf Desa Panongan.
KPK terus melakukan penyidikan kasus korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.
Related News
Tenang! DPR Janji Pembahasan RUU Perampasan Aset Rampung Tahun Ini
Rusia Tawarkan Teknologi Drone hingga Pengolahan Limbah ke Indonesia
Kabut Asap Karhutla, Batal 43 Penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan
Kasus Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed, Ada Peran Mulyono
35 Pesawat Asing 8 Negara, Perkuat Penanganan Karhutla di Indonesia
Larang Buka Lahan dengan Cara Bakar, Menteri LH Siapkan Sanksi Tegas





