Menteri BUMN Ungkap Fakta 50 Persen PMI di Hong Kong Ilegal, Ini yang Dilakukan Pemerintah
:
0
Ilustrasi fakta 50 Persen PMI di Hong Kong Ilegal. dok. Okezone.
EmitenNews.com - Ternyata, 50 persen tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong ilegal. Karena itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong agar semua pekerja migran Indonesia (PMI) itu, menjadi legal. Itu memungkinkan melalui program yang dijalankan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
"Kita wajib melindungi pekerja migran, sejak awal program BUMN dengan BP2MI mendorong jangan sampai pekerja migran ini ilegal, karena datanya 50% ilegal (di Hong Kong) ini kita lawan," kata Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu dengan pekerja migran di Kantor BNI Hong Kong, Sabtu (1/7/2023).
Untuk itu, Erick Thohir mendorong agar bank-bank Himbara, BNI, Bank Mandiri, BRI, hadir bekerja sama dengan mereka, mendorong agar legal.
Pemerintah melakukan itu, agar pekerja migran di luar negeri termasuk Hong Kong bisa mendapatkan perlindungan, seperti asuransi kecelakaan kerja dan sebagainya. Selain itu, juga bisa melindungi dan menghindari pekerja migran perempuan dari kejahatan seksual, seperti yang pernah terjadi.
"Harus upaya keras, karena mayoritas pekerja migran ilegal, akhirnya mereka tidak terproteksi, asuransi, kecelakaan kerja dan semua. Kaum wanita ada tindakan kekerasan seksual, dan lain-lain," tutur Erick Thohir.
Related News
Gibran Resmi Mundur, 14 Hari Waktu Presiden Ajukan 2 Calon Wapres
Synology Perkuat Posisi sebagai Penyedia Solusi Teknologi
Akhirnya Wapres Gibran Putuskan Mundur
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan HMP Pemakzulan Wapres Gibran
Kemitraan INA–Vena Group, Suntik Portofolio 2,8 GW di Dua Lanskap EBT
Perbanas Institute Soroti Transformasi Keuangan di Era AI





