Miliki Nilai Historis, Ini Beberapa Alternatif Selamatkan Garuda Indonesia (GIAA)

Misbakhun menilai persoalan di Garuda bukan hanya menyangkut suntikan dana. Dia menjelaskan, meski pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Garuda Indonesia, namun kondisi maskapai flag carrier itu tak membaik. “Oleh karena itu, pemegang sahamnya adalah Ibu (Menteri Keuangan), ini kan bisnis modelnya harus diperbaiki, atau seperti apa," lanjutnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mewanti-wanti agar pemerintah memikirkan solusi yang tepat untuk Garuda Indonesia. Menurutnya, jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil.

Diketahui saat ini, Garuda Indonesia menanggung utang yang mencapai 7 miliar dolar AS atau di atas Rp100 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan terakhirnya membeber pemegang saham Garuda ialah pemerintah (65,4 persen), PT Trans Airways (28,27 persen), dan publik (11,19 persen).

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (8/11) Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan dana suntikan untuk BUMN melalui PMN pada 2022 mencapai Rp35,5 triliun. Namun, dalam daftar BUMN penerima PMN itu, tak ada nama Garuda Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan maskapai penerbangan Garuda Indonesia harus diselamatkan dari kondisinya yang sudah di ujung tanduk. Dirinya memaparkan, Fraksi Partai Gerindra sudah menyepakati bahwasanya Garuda harus diselamatkan. Setidaknya, ada dua faktor yang melatarbelakangi maskapai kebanggaan Indonesia ini harus diselamatkan.

“Pertama semangat kelahiran Garuda Indonesia itu adalah lahir dari semangat nasionalisme rakyat Indonesia yang dimotori oleh saudagar saudagar dari Aceh menyumbangkan hartanya supaya kita bisa menerbangkan Garuda Indonesia,” ujar Kamrussamad usai kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Kedua, lanjutnya, mismanajemen yang terjadi di tubuh Garuda Indonesia itu tentu harus menjadi pelajaran.  Bukan malah jadi alasan untuk menutup atau mengganti nama, bahkan identitas Airlines milik bangsa Indonesia ini sendiri yang sejatinya sebagai sebuah kebanggaan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk sungguh-sungguh mencari jalan keluar, supaya Garuda Indonesia tetap bisa diselamatkan dan tetap bisa terbang menjadi simbol identitas negara.

“Saya kira isu pergantian Garuda Indonesia menjadi Pelita Air itu belum sepenuhnya benar, karena memang pemerintah belum membicarakannya dengan DPR. Dan jika itu hanya sebatas wacana, saya yakin pemerintah tidak akan melakukan itu. Karena spirit Garuda Indonesia itu berbeda sekali dengan Pelita Air. Saya minta pemerintah untuk hati-hati dalam memberikan pernyataan apalagi menyangkut identitas nasionalisme kita di percaturan global melalui Airlines,” paparnya.

Politisi dapil DKI Jakarta III ini mengungkapkan, beberapa alternatif solusi yang bisa diambil pemerintah untuk menyelesaikan kasus Garuda Indonesia ini. Pertama adalah renegosiasi utang yang jumlahnya mencapai Rp70 triliun - Rp100 triliun. Dengan restrukturisasi, ada penjadwalan ulang terhadap kontrak yang sudah dilakukan, yang dinilai sekarang ini sangat membebani menejemen khususnya keuangan Garuda.

Langkah berikutnya yang bisa diambil adalah mau tidak mau, Negara harus memberikan suntikan dana segar, bisa berupa PMN (Penyertaan modal Negara) kepada Garuda Indonesia supaya operasionalnya bisa terus berjalan. Dengan alternatif solusi tersebut, diharapkan pemerintah sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya dan menyelamatkan simbol negara penerbangan negara ini.

“Saya yakin, dan ini harus menjadi pertaruhan Menteri BUMN. Kalau menteri BUMN ini berhasil menyelamatkan Garuda dan rakyat Indonesia juga turut serta mengapresiasi, tentu juga kita semuanya memberikan dukungan penuh. Menteri Pertahanan saja ingin menyelamatkan Garuda, apalagi tentu kementerian yang tupoksinya berhubungan langsung dengan Garuda Indonesia Airlines itu sendiri,” pungkasnya.